Usai Gempa Bumi, Lebih Baik Membangun Kembali atau Mundur?

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang terjadi di Sumur, Banten pukul 16.05 WIB, Jumat (14/1/2022). "Gempa Magnitudo: 6.7, 14-Jan-22 16:05:41 WIB," tulis akun twitter BMKG @infobmkg . 

Lokasi gempa berada di koordinat 7,01 Lintang Selatan dan 105,26 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut pada kedalaman 10 km. Sejumlah lokasi yang terjadi gempa yaitu di 52 km Barat Daya Sumur-Banten; 71 km Barat Daya Muara Binuangeun-Banten; 95 km Barat Daya Labuan-Banten; 141 km Barat Daya Serang-banten; dan 197 km Barat Daya Jakarta-Indonesia. Getaran terasa kuat sampai ke daerah Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setiyo Prayitno mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrumnya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik thrust fault," kata Prayitno melalui keterangan tertulisnya. 

Akibat gempa tersebut, guncangan terasa hingga daerah Cikeusik dan Panimbang; Labuan dan Sumur; Tangerang Selatan, Lembang, Kota bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, bandar Lampung; Anyer; Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kab.Bogor, Kotabumi. 

Hingga sejak pukul 17.29 WIB, sudah ada laporan dampak kerusakan di Kecamatan Munjul dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. "Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ucapnya. 

Berdasarkan hasil monitoring BMKG, menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan magnitudo M3,7 dan M3,5 pada pukul 16.40 WIB. Atas kondisi tersebut, BMKG mengimbau kepada masyarakat di lokasi terdampak agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Gempa dengan magnitudo 6,7 yang berpusat di selatan Banten, Jumat (14/1/2022) dirasakan kuat selama 4-5 detik di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. "Warga sempat berhamburan keluar rumah saat merasakan kuatnya guncangan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (14/1/2022).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengatakan Gempabumi tektonik Magnitudo 6,7 di Selatan Banten mengakibatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalideres dan Kantor Wali Kota Jakarta Timur terdampak. 

RSUD Kalideres mengalami keretakan pada bagian dinding. Sementara Kantor Walikota Jakarta Timur terjadi kerusakan pada dinding toilet dan keramik terlepas. 

"RSUD Kalideres retak sebagian dinding. Kantor Walikota Jakarta Timur, kerusakan pada dinding toilet kondisi keramik terlepas," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Kapusdatin) BPBD Jakarta M Insaf melalui keterangan tertulisnya.

Indonesia berpotensi terjadi bencana akibat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografisnya. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Wilayah Indonesia dijuluki Ring of Fire sebab memiliki 129 gunung api aktif. 

Posisi Indonesia di wilayah tropis dengan bentuk negara kepulauan sehingga menghadapi potensi bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi seperti hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung dan lainnya. Selain itu, Indonesia juga menghadapi bencana non alam seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, potensi kegagalan teknologi dan lainnya. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana untuk menghadapi ancaman bencana.

Dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setelah mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jadi, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Latar belakangnya, untuk merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga maupun pendanaan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mitra lokalnya untuk mengelola bencana dan membangun sistem peringatan dini nasional. Masyarakat di seluruh negeri diinformasikan dengan langkah-langkah pencegahan dengan siswa dan penduduk desa melakukan latihan bencana masing-masing sekolah dan desa.

Bagaimana Indonesia bisa mengatasi kerentanannya terhadap gempa bumi?

Kita tahu bahwa Indonesia dapat meningkatkan responnya terhadap bencana alam yang terjadi dengan kesiapsiagaan tsunami. Sudah saatnya sistem darurat Indonesia mengatasi kerentanan wisatawan asing dan juga warga negaranya sendiri.

Dengan meningkatnya pariwisata di banyak daerah rawan gempa, langkah-langkah persiapan yang solid perlu dilakukan. Hotel yang rentan dan rumah yang rapuh dapat membahayakan masa depan pariwisata.

Gempa bumi tahun 1992 yang melanda pulau Flores menyebabkan 15.000 rumah runtuh di satu distrik saja. Butuh waktu hampir 20 tahun bagi pariwisata untuk pulih.

 Seringkali lebih mudah untuk menarik pendanaan internasional ke teknologi baru yang canggih untuk prediksi dan pemantauan bahaya -- misalnya, Inasafe yang didanai Australia , yang berpotensi membantu pemerintah mengembangkan skenario untuk kegiatan perencanaan, kesiapsiagaan, dan respons yang lebih baik, dan kegiatan yang didanai oleh Amerika Serikat Inaware, merupakan alat penanggulangan bencana yang bertujuan untuk meningkatkan penilaian risiko dan sistem peringatan dini Indonesia. 

Pada saat yang sama, tidak jelas bagaimana kemajuan teknologi ini akan membantu hotel kecil atau rumah penduduk di daerah rawan gempa. Yang benar-benar dibutuhkan masyarakat adalah membutuhkan bantuan untuk membangun struktur sesuai dengan aturan konstruksi yang benar, sehingga tidak menjadi jebakan maut saat gempa.

Ini menunjukkan masalah yang lebih dalam. Aturan bangunan tahan gempa sudah ada, tetapi pemerintah daerah saat ini menunjukkan sedikit keinginan untuk mematuhi Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Misalnya, sebelum 2011, kurang dari 12% pemerintah daerah mengadopsi dan mengesahkan UU Bangunan 2002 . Pada tahun 2016 angka tersebut telah meningkat menjadi 60% -- sebuah peningkatan, tetapi masih belum cukup.

Di Lombok Utara, di mana sebagian besar rumah runtuh akibat gempa, pemerintah daerah baru mengesahkan peraturan pembangunan nasional pada tahun 2011. Perlu waktu bertahun-tahun bagi pemerintah daerah untuk benar-benar menerapkannya.

Untuk menyelamatkan nyawa, kita perlu bergerak melampaui gagasan bahwa penilaian risiko yang sempurna itu ada.

Langkah-langkah mitigasi seismik perlu segera dimulai, di tingkat lokal. Ribuan bangunan dibangun setiap hari dan saat ini, sementara banyak yang dibangun kembali setelah bencana, adalah waktu bagi pemerintah daerah untuk mempraktekkan kode dan standar yang ada di tingkat nasional.

Pemerintah daerah dan pusat dapat merangkul inovasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia harus fokus mengubah cara membangun rumah, termasuk memeriksa kesiapsiagaan gempa saat mengeluarkan izin mendirikan bangunan.

Bisakah pemerintah daerah secara ekstrim mengaudit semua rumah yang rentan? Dan bisakah kita membuat mesin birokrat lokal yang bisa menangani penilaian risiko pada setiap rumah di daerah rawan gempa?

Ini mungkin tampak sulit, tetapi praktik yang baik sudah tersedia. Selain menciptakan insentif bagi insinyur lokal, kontraktor, dan konsultan bangunan untuk memperhatikan tindakan seismik, pemerintah daerah juga dapat secara bertahap mengaudit bangunan publik yang kritis, yang sangat penting untuk tanggap bencana (dan mungkin sangat berbahaya jika runtuh).

Ini akan membutuhkan reformasi ekstrim dalam administrasi publik, termasuk pembangunan di tingkat lokal. Tanpa perubahan ekstrim ini, status quo akan tetap ada dan orang-orang akan terus terbunuh oleh rumah mereka ketika gempa bumi sedang hingga besar melanda wilayah mereka.