[caption caption="Akun resmi Joko Widodo @jokowi Presiden Republik Indonesia"][/caption] Pada tahun 1962, Bapak Bangsa Indonesia, Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, Bung Karno, menegaskan: “… selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel." Kami bangsa Indonesia konsisten dengan janji tersebut. Hari ini, Indonesia berdiri bersama dengan negara-negara OKI untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu. Batas toleransi masyarakat internasional terhadap keberlanjutan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina sudah lama berakhir. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan. Indonesia dan Dunia Islam siap melakukan langkah-langkah konkrit untuk terus mendesak Israel mengakhiri penjajahannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangan di Al-Quds Al-Sharif. Demikian kutipan pidato Presiden Joko Widodo saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC).
"Apabila OKI tidak bisa menjadi bagian dari solusi Palestina, maka keberadaan OKI menjadi tidak relevan lagi. Sekali lagi menjadi tidak relevan lagi," ujarnya di hadapan peserta, Senin (7/3). Menurut Jokowi, situasi tersebut harus bersama-sama kita hadapi, kita lawan. Untuk berjuang diperlukan kesatuan. Kita harus bersatu, Palestina harus bersatu, Palestina harus rekonsiliasi. Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi ini. "OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina. Untuk itu, sesuai tema KTT United For A Just Solution, OKI harus menjadi bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah," katanya.
Pidato Presiden Joko Widodo ini, menjadi tolok ukur sikap Indonesia atas nasib bangsa Palestina. Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang ke-5 yang berlangsung di Jakarta, 6-7 Maret, menjadi momentum khusus dan peluang bagi Dunia Islam untuk menghadirkan perdamaian di Kawasan Timur Tengah.
Patut diacungi jempol, komitmen kuat Presiden Jokowi untuk membela kemerdekaan rakyat Palestina. Hal itu, juga disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan peringatan Konferensi Asia Afrika di Jakarta, 22 April 2015. "Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka," ujarnya ketika itu. Bahkan, Presiden Jokowi saat menghadiri acara makan malam KTT AS-ASEAN di Sunnyland Historic Home, California, Amerika Serikat, pada 15 Februari 2016, yang dihadiri Kepala Negara ASEAN dan dituanrumahi langsung Presiden Barack Obama, Jokowi juga menyerukan agar negara-negara ASEAN bersama Amerika Serikat membantu menyelesaikan permasalahan Palestina.
Masalah kemerdekaan Palestina, sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Lahore, Pakistan tahun 1974 selalu menjadi topik pembicaraan. Saat di Lahore, situasi perekonomian dunia sangat menguntungkan negara-negara anggota OKI penghasil minyak, termasuk Indonesia. Harga minyak sedang naik, sehingga istilah 'petrodolar' menjadi banyak memberi harapan kemajuan negara anggota OKI. Yasser Arafat, sebagai Ketua PLO turut hadir dan berbicara dalam pertemuan para Kepala Negara anggota OKI. Delegasi Indonesia, dipimpin Menteri Luar Negeri, Adam Malik atas nama Presiden Soeharto. Sebab, Indonesia belum menempatkan diri sebagai anggota penuh.
Kini, tampaknya telah terjadi perubahan mendasar. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan mengambil prakarsa penyelesaian Palestina. Presiden Jokowi mengambil langkah tepat, Indonesia menjadi sangat strategis sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, dengan pandangan Islam moderat. "Selamat datang di Indonesia Negeri indah yang mempunyai umat Islam terbesar di dunia, negeri demokratis nomer tiga di dunia, negeri yang segera membuka Konsulat Kehormatan di Palestina," pidato Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC).
Sebab itu, ada dua agenda utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang bertajuk United for a Just Solution, dan dihadiri 56 negara yakni Indonesia, Azerbaijan, Yordania, Afghanistan, Albania, Uni Emirat, Uzbekistan, Uganda, Iran, Pakistan, Bahrain, Brunei Darussalam, Benin, Burkina Faso, Tajikistan, Turki, Turkemenistan, Chad, Togo, Tunisia, Algeria, Djibouti, Saudi Arabia, Senegal, Sudan, Suriname, Sierra Leone, Somalia, Irak, Oman, Gabon, Gambia, Guyana, Guinea, Guinea-Bissau, Palestina, Comoros, Kyrgzstan, Qatar, Kazakhstan, Kamerun, Cote d Ivore, Kuwait, Libanon, Libya, Maldives, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Niger, dan Bangladesh. Setidaknya, terdapat 10 hingga 20 kepala negara (pemerintahan) dan empat negara pengamat hadir, Bosnia Herzegovina, Afrika, Rusia, dan Thailand.
Cukup jelas, dengan tema United for a Just Solution ini, Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengedepankan persatuan negara-negara anggota, untuk penyelesaian masalah Palestina yang adil. Aspek persatuan ini sangat ditekankan Presiden Jokowi dengan membuka segera Konsulat Kehormatan di Palestina. Upaya ini, sekaligus menjadi jawaban, sebab selama ini negara-negara anggota OKI belum dapat bersatu padu. Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) cenderung menjadi arena tarik menarik kepentingan antar negara anggota hingga mengabaikan agenda utama sebagaimana semangat awal OKI didirikan, yaitu membebaskan Palestina.
Tarik menarik kepentingan antar negara anggota OKI terkait isu Palestina, bisa saja benar. Semisal, konflik perseteruan antara Arab Saudi dan Turki di satu pihak dengan Iran di pihak lain.
Harapan selanjutnya, hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini menjadi langkah lebih nyata dan terukur dalam memerdekakan Palestina. Diperlukan strategi dengan diplomasi internasional yang terukur dan mampu mendorong pengakuan dunia atas Palestina, terutama di PBB. Indonesia harus menjadi penggerak meski mungkin terlalu jauh, mengingat kompleksitasnya pertikaian negara-negara kawasan Timur Tengah. Indonesia harus mampu mempengaruhi negara-negara besar, dan bersinergi dengan Pemerintah Prancis yang mendukung berdirinya negara Palestina.
Akankah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang sedemikian fokusnya ini menjadi penekan ampuh demi membuka halaman baru bagi Palestina menuju kemerdekaannya? Jokowi telah menunaikan janji Bung Karno, Palestina harus merdeka.