Asap Belum Selesai, DPR Minta Tunjangan Naik?

Asap Belum Selesai, DPR Mintak Tunjangan Naik ?

[caption caption="Rabu, (16/9). Kondisi di Jalan Cendrawasih Sakti No 22 Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru (Riau) yang masih diselimuti kabut."][/caption]

Kebakaran hutan yang sekarang melanda Indonesia terkhusus wilayah sumatera, kalimantan, dan wilayah lainnya. Kebakaran hutan ini menimbulkan kabut asap yang memberikan dampak signifikan, seperti aktifitas sekolah atau kuliah di liburkan, gangguan pernafasan (ISPA), dan lainnya. Kejadian ini (kabut asap) di Provinsi Riau telah berlangsung sebulan lebih, ini yang saya alami karena saya sendiri pendatang dari Palembang (Sumatera Selatan).

Kabut asap di Pekanbaru (Riau) sempat hilang, tepatnya Senin, (14/9) sore. Hujan yang menguyur Riau (Pekanbaru) yang kurang lebih 45 menit ini memberikan energi positif, yaitu udara kembali bersih sehingga masyarakat dapat menghirup udara segar. Namun, kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru (Riau), Selasa (15/9) Pagi.

Pemerintah Pusat dan Daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kebakaran hutan (kabut asap) di Provinsi Riau. Seluruh pasukan seperti TNI pun diturunkan ke lokasi kebakaran hutan untuk memadamkan api. Selain itu, Pemerintah dan Masyarakat terkhusus Pekanbaru bersinergi mengatasi kabut asap dengan Sholat Memintak Hujan, Selasa (15/9) di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Semoga harapan untuk menurunkan hujan dan mengilangkan kabut asap segera terselesaikan.

Bencana kabut asap di wilayah sumatera dan kalimantan yang belum teratasi hingga saat ini, memang menjadi PR Pemerintah yang diharapkan masyarakat dapat menyelsaikan kabut asap (kebakaran hutan) dengan segera. Namun, baru-baru ini DPR RI di Jakarta mengajukan tunjangan kenaikan gaji, miris melihat tingkah anggota dewan (DPR RI) di Jakarta tersebut. Lalu apa saja yang DPR ajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ? Tunjangan itu meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran (tunjangan) walaupun di bawah usulan DPR. Tentu, kita masyarakat berharap agar Pemerintah Pusat (Presiden) tidak menyetuji pengajuan tunjangan DPR RI tersebut. Karena masih banyak rakyat yang membutuh dana (Uang) untuk kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, sekolah, dan lainnya.

Saat ini rakyat di sumatera dan kalimantan sedang mengalami bencana kabut asap (kebakaran hutan). Ada baiknya dana yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat banyak, seperti penambahan helikopter atau alat ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) yang belum ada di wilayah terkena kabut asap. Selain itu, juga dapat digunakan untuk keperluan kesehatan bagi masyarakat yang terkana ISPA. 

Semoga kabut asap di sumatera, kalimantan atau wilayah lainnya dapat segera teratasi terkusus Provinsi Riau yang saat ini masih menyelimuti wilayah tersebut. Marilah kawan-kawan se-bangsa, se-tanah air kita berdoa semoga kabut asap segera hilang dan masyarakat kembali norma menjalankan aktifitas sehari-harinya.