Bogor - Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Jokowi) menggodok program kerja dan penguatan organisasi, Rabu (24/9/2014) ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda Jambore Nasional Seknas Jokowi di Caringin, Bogor, Jawa Barat.
Penguatan organisasi dilakukan menyusul adanya transformasi organisasi. Seknas yang selama ini menjadi organisasi pemenangan akan menjadi organisasi pengawalan program pemerintah. Sehingga transformasi organisasi mutlak diperlukan.
"Seknas Jokowi akan segera bertransformasi menjadi Organisasi Masyarakat dengan struktur organisasi yang kuat, dari pengurus pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Selama ini Seknas memang sudah mencerminkan sebuah organisasi masyarakat, ini tercermin terutama dalam metode kerja pemenangan yang digunakan pada Pilpres 2014 lalu," ujar Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara, Rabu (24/9/2014).
Dadang melanjutkan, penguatan organisasi dibutuhkan di tubuh seknas karena pengawalan pemerintahan ke depan membutuhkan konsentrasi dan partisipasi warga yang tinggi. Sebab, pengawasan bukan hanya bersuara ketika Jokowi atau Jajaran pemerintahannya melakukan kesalahan. Pengawasan yang kuat dan maksimal adalah pengawasan dan partisipasi aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah.
"Saat ini kita sudah berpartisipasi aktif dalam penyusunan program pemerintah di Kantor Transisi. Peran relawan memang dibutuhkan karena besarnya potensi intervensi pihak luar dan kepentingan, dalam penyusunan program pemerintah," sambungnya.
Selain itu, seknas juga tengah melakukan penyusunan program yang diperkirakan sulit untuk tercover anggaran pemerintah. Ini dilakukan untuk memenuhi janji Jokowi pada masyarakat.
"Kita kan melihat lawan politik masih ada kesan bersiap menjegal program pemerintah di DPR. Jadi, kita perlu mendukung dengan menggerakkan partisipasi warga dalam pembangunan atau program-program pro rakyat dari Jokowi yang tidak atau minim tercover APBN," tambah Presidium Seknas, Hilmar Farid.
Hilmar menambahkan, potensi hambatan program pro rakyat juga kemungkinan datang dari birokrasi pemerintahan sendiri. Oleh sebab itu, relawan dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawal program Jokowi.
"Selain itu kesulitan kemungkinan dari resistensi birokrasi. Maka kita akan menggalang atau menggali inisiatif-inisiatif dan aksi-aksi lokal masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong mengawal program Jokowi, dan bahkan mengerjakan program untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk yang dibiayai secara swadaya," tutupnya.
Penggodokan program kerja dan penguatan organisasi ini dihadiri oleh ratusan perwakilan relawan dari seluruh Indonesia. Mereka diantaranya adalah pengurus harian Seknas Jokowi Pusat, pengurus Seknas Provinsi dan Kabupaten, serta perwakilan Organisasi dan Komunitas warga.
