Mohon tunggu...
Wawan Periawantoro
Wawan Periawantoro Mohon Tunggu... Wiraswasta - Punya usaha kecil-kecilan

Seorang ayah sederhana yang terus berusaha membuat keluarga bahagia.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tanggapan Mafia Bisnis PCR di Kalangan Pejabat

5 November 2021   18:55 Diperbarui: 5 November 2021   19:00 357
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Luhut Binsar pandjaitan. Sumber Foto: voi.id

Kontroversi adanya mafia bisnis tes PCR yang melibatkan nama pejabat negara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa pejabat papan atas masih hangat dan menjadi buah bibir di berbagai elemen masyarakat.

Tentu, dugaan kasus mafia PCR ini mengundang respons banyak tokoh masyarakat dan politikus. Seakan-akan senada satu dengan yang lain, mereka turun tangan memberikan kritik tajam kepada beberapa nama yang diduga terlibat.
 
Respons pun datang silih-berganti, seperti pernyataan dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Trubus menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh komplotan mafia tersebut jelas melanggar Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 soal Penyelenggaraan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang artinya bukan semata-mata korupsi melainkan dijadikan nepotisme.

Oleh karena itu, Trubus menyarankan kepada para penegak hukum agar dapat mengusut dan membongkar mafia bisnis diduga ada di kalangan pejabat negara.
 
Tidak mau kalah, Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer turut melayangkan kritik pedas terhadap pejabat negara yang terlibat sebagai mafia bisnis tersebut. Lelaki yang akrab disapa Noel itu menilai bahwa para mafia bisnis tes PCR di kalangan pejabat ini sudah selayaknya dihukum.
 
Jika dilihat dari sebelumnya, banyak peraturan yang terus berubah-ubah secara tidak pasti. Artinya, negara ini tidak dikelola dengan baik. Mereka tidak patuh dan menghormati pemimpinnya. Mereka layak dicopot dan dipidana hukuman mati karena berbisnis di tengah penderitaan rakyat, di tengah bencana.
 
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi selalu berpihak kepada rakyat. Namun, orang-orang yang di lingkaran presiden ini tidak pernah peka dengan kondisi sosial.
 
Sebenarnya presiden sependapat dengan yang namanya merugikan rakyat. Presiden Jokowi selalu berpihak pada penderitaan rakyat. Namun, sangat disayangkan, garong-garong, maling-maling sekeliling Jokowi ini tidak pernah peka sosial.
 
Dalam hal ini Noel juga mengaku sudah menemukan harga PCR sebenarnya hanya Rp18 ribu per-stick. Tentu, kondisi ini jauh dengan harga pasaran tes PCR yang dipasarkan yang bisa mencapai Rp100 ribu.
 
Seperti yang diketahui bahwa belakangan ini tersebar kabar bahwa harga tes PCR kembali diturunkan. Namun, banyak yang mencurigai turun harga alat tes Covid-19 ini adanya mafia bisnis tes PCR yang menyeret nama pejabat di negara ini.
 
Dalam hal ini, Anggota Komisi VI DPR sekaligus Politikus Gerindra Andre Rosiade turut berkomentar bahwa pihaknya akan mencari tahu harga tes PCR yang sebenarnya.
 
Sekitar pekan depan komisi 6 DPR akan memanggil perwakilan industri kesehatan BUMN seperti Bio Farma, Kimia Farma, dan lain-lain yang terlibat dalam industri kesehatan ini guna memaparkan harga tes PCR  dan modal yang dibutuhkan. 

Nantinya, jika sudah mengetahui struktur biaya seperti apa sehingga  bisa direkomendasikan kepada pemerintah berapa harga-harga yang masuk akal, rasional, dan tidak membebankan rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun