Punya Tambang Emas Diam-diam, Jadi Alasan Sosok Pejabat Ini Tak Maksimal Bekerja?

Salah satu sosok penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi buah bibir terkait tuduhan soal 'permainannya' di pertambangan emas Blok Wabu, Papua. 

Pernyataan ini dibeberkan langsung oleh Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) bersama Haris Azhar (Direktur Lokataru), dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube "NgeHAMtam" milik HA.

Membantah tuduhan tersebut, sosok ini melaporkan HA dan FM, karena telah melakukan pencemaran nama baik. Tidak hanya pidana, dirinya juga menggugat secara perdata sebesar Rp100 miliar. Dan, apabila sosok tersebut menang, Rp100 miliar akan diberikan kepada warga Papua.

Dibalik itu semua, senyatanya sosok ini memiliki segudang tugas, mulai dari Program Prioritas RPJMN 2020-2024 yang berada di bawah komandonya, permasalahan Sungai Citarum, hingga pernah menjadi ketua penanganan Covid-19 di Jawa dan Bali. 

Asumsi saya, akan lebih bijak jika dirinya fokus terhadap kepentingan publik, ketimbang repot dengan urusan pribadi atas dasar perlindungan nama baik. 

Jikalau memang tudingan kedua aktivis tersebut tidak berdasar dan tanpa bukti serta validitas yang kuat, "lho kok gitu aja harus repot?" Publik malah bertanya-tanya, apa benar dirinya ada dibalik persoalan tersebut? 

Saya pun coba melakukan kilas balik. Sosok ini pernah mendapat julukan dari petinggi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yaitu 'King of Angin Sorga'. Angin sorga yang dimaksudkan di sini karena dia, yang mewakili pemerintah, kerap memberikan janji-janji kosong kepada rakyat tanpa terealisasikan. 

Sebut saja, janjinya untuk Program Swasembada Garam dan menyejahterakan petani garam di 2021. Akan tetapi yang terjadi hingga kini, keran impor garam masih terbuka dan harga garam lokal anjlok.

Atau, ketika dirinya berjanji tidak akan menaikkan tarif listrik di 2108. Namun di kuartal III 2021, pemerintah telah menyebutkan akan adanya peluang kenaikan listrik.

Bahkan di 28 program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang jelas-jelas berada di bawah komandonya, banyak tugas yang belum mempunyai progres signifikan hingga diproyeksikan tidak selesai tepat waktu.