Mobil Murah, Benarkah...

[caption id="attachment_281154" align="aligncenter" width="400" caption="(ilustrasi sumber; the darmogandul.wordpress.com)"][/caption]

Sebagai warga negara Indonesia, kita semua tahu bahwa amanat dari konstitusi republik ini salah satunya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara merata. Pemerintah sebagai sistem yang menjalankan negara ini adalah yang diberikan amanah untuk merealisasikan janji yang telah dicita-citakan dan dirumuskan oleh para pemimpin bangsa terdahulu. Cita-cita ini tentu dibuat bukan tanpa pertimbangan dan perhitungan. Para founding fathers negeri ini memiliki keyakinan yang tinggi bahwa bangsa ini akan menjadi besar dan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya nanti, mengingat bahwa negara kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Potensi ini jika dimanfaatkan dengan secara bijak dan maksimal, rasanya apa yang dicita-citakan dalam UUD'45 bisa tercapai.

Akhir-akhir ini kita disuguhi berita yang mungkin untuk sebagian orang memberikan angin segar dan kesempatan untuk memiliki salah satu simbul kemapanan diera modern ini yaitu kebijakan pemerintah untuk memasarkan Mobil Murah. Sekilas kebijakan Mobil Murah ini sangat pro rakyat dan mendukung peningkatan industri otomotif nasional, tapi justru hal ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi dan kondisi lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia semisalnya Jakarta yang cenderung semrawut, macet dan tidak teratur. Apakah benar kebijakan Mobil Murah merupakan solusi yang tepat untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pengguna jalan? Dan apakah benar kebijakan ini merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia? Apakah benar rakyat masih memiliki kemampuan untuk membeli Mobil Murah ini?

Dulu kita pernah memiliki program yang bernama Mobil Nasional dan kita sangat bangga sekali dengan program tersebut meskipun mobil-mobil yang diproduksi bukanlah hasil dari tangan-tangan anak bangsa, tapi produk negara lain yang diakui sebagai produk nasional yaitu Mobil Nasional, dimanakah sekarang? Atau tepatnya masih adakah Mobil Nasional itu? Setelah sekian waktu kita terlupakan dengan program Mobil Nasional, kini pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Mobil Murah yang dijual dengan harga di bawah Rp. 100 juta dan Eco Frendly (ramah lingkungan). Mobil ini menggunakan bahan bakar non subsidi yang memiliki oktan tinggi (bebas timbal) yang dapat menempuh jarak 20 km dengan konsumsi 1 liter bahan bakar.

Kebijakan Mobil Murah ini memang bersifat Nasional tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan atau merasa membutuhkan mobil adalah yang berada di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Tapi bukan berarti di kota-kota besar lainnya di Indonesia sudah tidak mengalami kemacetan, seperti; Bandung, Surabaya dan lain-lain.

Sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di kota Jakarta, kita tentunya setiap hari menghadapi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di jalan-jalan kota Jakarta. Tidak bisa dibayangkan jika kebijakan Mobil Murah ini berhasil dan diminati oleh orang-orang Jakarta, apakah tidak bertambah beban yang ditanggung oleh jalan-jalan di Jakarta, sementara kita sangat menginginkan jalan-jalan di Jakarta bebas dari macet.

Khusus di Jakarta, pemerintahan Jokowi dan A-hok yang berkomitmen untuk menata dan sedang berusaha untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, akan menghadapi permasalahan baru dengan di keluarkannya kebijakan Mobil Murah ini. Gubernur yang suka blusukan ini sempat mengajukan surat keberatannya ke Wakil Presiden, Budiono mengenai kebijakan ini. Beliau berpendapat bahwa kebijakan ini sangat tidak mendukung usaha dari pemerintah daerah DKI untuk mengatasi kemacetan-kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para pekerja yang mencari nafkah di Jakarta.

Dengan adanya pro dan kotra serta polemik yang muncul di masyarakat terhadap kebijakan Mobil Murah ini, jelas kebijakan ini tidak sepenuhnya merupakan aspirasi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat adalah bagaimana mereka dapat terhindar dari kemacetan yang semakin menggila dari hari ke hari, merasa nyaman disepanjang perjalanan, aman dalam menikmati perjalanan dan dengan tarif yang murah. Inilah pekerjaan rumah yang sebenarnya mendesak dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Para pembuat kebijakan kiranya dapat mengeluarkan kebijakan yang bijak untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan kebijakan yang cuma mengakomodir sebagian masyarakat tertentu saja. Menata ulang angkutan transportasi massal yang aman, nyaman dan murah sehingga dapat menarik para pengguna kendaraan pribadi baik mobil ataupun motor untuk menggunakan transportasi umum adalah proyek berskala nasional yang harus dikerjakan dengan serius dan tentunya disertai dengan niat yang tulus serta komitmen yang tinggi dalam mengerjakannya.

Republik ini memiliki para ahli transportasi yang mumpuni untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam menciptakan konsep transportasi umum yang aman, nyaman dan murah bagi kemaslahatan umat. Para pembuat kebijakan dan penguasa birokasi negeri ini tentunya mempunyai kemampuan untuk merealisasikan bentuk transportasi umum yang ideal dan bukan malah mengeluarkan kebijakan yang hanya memberikan keuntungan bagi para pemilik modal saja.