Terobosan Jokowi untuk Papua

[caption id="attachment_365426" align="aligncenter" width="521" caption="Jokowi beri grasi 5 tapol Papua. (sumber foto: straitstimes.com)"][/caption]

Sejak awal terobosan Presiden Jokowi di Papua ditunggu berbagai pihak. Dalam rangkaian kunjungannya beberapa hari belakangan di kawasan Indonesia timur, termasuk Papua, Jokowi pun melakukannya. Ia membuat terobosan-terobosan baru. Satu yang paling penting dihargai adalah Jokowi membuat berbagai terobosan yang cukup berani, berbeda dengan kebijakan presiden-presiden sebelumnya.

Jika semuanya berjalan dengan baik, dikawal dengan baik secara komprehensif oleh semua elemen terkait, berbagai “persoalan” Papua akan terselesaikan, yaitu pembangunan yang merata di Papua, perbaikan ekonomi masyarakat Papua, hilangnya gerakan pengacau keamanan di Papua dan pada akhirnya, terjaganya keutuhan NKRI.

Grasi tapol

Terobosan pertama Jokowi untuk Papua adalah memberikan pengampunan kepada lima tahanan politik (tapol) asal Papua. Ke-5 tapol yang mendapat grasi dan dibebaskan adalah Kimanus Wenda, Jefrai Murib, Apotnalogolik Lokobal, Numbungga Telenggen, dan Linus Hiluka. Mereka dihukum beragam dari mulai 20 tahun sampai seumur hidup karena terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 170/Wamena, 2003 lalu.

Jokowi mengatakan pembebasan lima tapol itu merupakan terobosan yang ia lakukan untuk sedikit demi sedikit menghilangkan stigma konflik di Papua. Sedikitnya saat ini ada 90 tapol, yang rencananya akan dibebaskan secara perlahan. Jokowi menegaskan keinginannya supaya upaya untuk membangun Papua harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pendekatan kesejahteraan.

“Oleh sebab itu, kami ingin mengajak semuanya, baik yang ada di dalam maupun di gunung. Lupakan yang lalu-lalu kita ingin menetap semua ke depan tidak ingin ungkit yang lalu-lalu, buka lembaran baru,” pintanya.

Menanggapi pembebasan tersebut, kelima tapol mengucapkan terima kasih dan berjanji akan kembali ke keluarganya dan kembali menekuni profesi berkebun. “… Kami mohon bantuan dari berbagai gereja dan negara, dari organisasi masyarakat sampai pemerintah daerah, agar kami bisa kembali ke rumah kami, mengurus kebun dan membenahi kehidupan keluarga kami. Bukan mudah untuk kembali ke rumah sesudah 12 tahun di penjara….”

Demikian pernyataan kelimanya seperti ditulis dalam surat yang mereka tanda tangani.

Wartawan asing boleh ke Papua

Satu terobosan berani Jokowi lainnya adalah menghapuskan aturan yang mempersulit masuknya wartawan/media asing ke Papua. "Untuk wartawan asing mulai hari ini sudah kita perbolehkan. Kita bebaskan untuk bisa masuk Papua sama seperti provinsi lain," kata Jokowi.

Seperti diketahui Pemerintah Indonesia menerapkan syarat ketat terhadap jurnalis asing yang akan melakukan kegiatan jurnalisme di Papua. Untuk bisa mendapat ijin meliput di Papua, para jurnalis asing harus memenuhi sejumlah aplikasi ke berbagai kementerian. Penerapan persyaratan masuk ke Papua bagi jurnalis asing semata-mata untuk keamanan mereka karena diyakini masih ada kelompok separatis bersenjata di beberapa wilayah.

Kebijakan ini mesti “dikawal” oleh berbagai pihak agar tidak terjadi pelanggaran seperti yang terjadi di masa lalu. Bukan rahasia lagi jika media Asing kerap membawa kepentingan tersendiri di Papua. Media Asing di masa lalu kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang provokatif. Atas alasan itu, Menko Tedjo Edhy berharap tidak ada pemberitaan menghasut dan provokatif dari pemberitaan asing.

Bagi Jokowi sendiri, membuka akses bagi wartawan asing di Bumi Cendrawasih merupakan cara agar dunia tidak memandang Papua hanya dari satu sisi saja. Selama ini pemberitaan di Papua melulu soal hak asasi manusia (HAM).

Ini bagus dilakukan. Biarkan dunia melihat bahwa Papua pun sedang membangun seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kalaupun ada aksi media Asing yang menyimpang, kita kan punya intelijen juga yang bisa melakukan propaganda ataupun kontra-propaganda. Kita juga melalui media-media nasional bisa melakukan counterterhadap pemberitaan-pemberitaan media Asing yang miring.

OPM hanyalah segelintir saja

Satu terobosan yang dianggap positif juga adalah pendirian kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua di Jayapura. Pemerintahan Jokowi punya target agar kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) di Papua bisa disuplai melalui IPDN ini. Jadi orang Papua akan menjadi mayoritas PNS di Papua dan Papua Barat.

Terobosan-terobosan di atas plus dana infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6 triliun pada tahun ini, diharapkan mampu menjadi awal penyelesaian konflik Papua. Dana sekian rencananya dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi, sanitasi permukiman dan air minum serta pembanguan perumahan Rp 300 miliar.

Pemerintah Indonesia dengan upaya-upaya itu berharap bisa membukakan mata dunia bahwa pelaku separatisme di Papua hanyalah segelintir orang oportunis. Sementara mayoritas warga Papua bersemangat untuk membangun daerahnya dalam pangkuan ibu pertiwi, NKRI!(*)