Pengerahan massa untuk mengunjukkan rasa seolah menjadi tren belakangan ini. Kesannya belakangan bahkan jadi seperti saling balas aksi massa. Contoh termutakhir adalah aksi massa hari Minggu, tanggal 4 Desember 2014 atau yang lalu dikenal dengan aksi 412. Aksi yang bertajuk “Kita Indonesia” tersebut jelas-jelas dimaksudkan untuk menandingi aksi 212 yang dilakukan berbagai ormas Islam.
Aksi 412 yang dimaksudkan untuk meng-counter aksi 212 itu dinilai banyak pihak malah banyak mudharatnya. Selain sudah pasti kalah jumlahnya dengan aksi 212, juga malah terkesan membuat dikotomi antar anak bangsa. Jadi seolah ada seteru yang berkepanjangan antar anak bangsa. Tentu saja hal itu kontradiktif dengan upaya menyejukkan suasana yang dilakukan Presiden Jokowi.
Masalah lain juga muncul ketika ternyata aksi 412 malah melanggar Pergub DKI No 12/2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dengan banyaknya muncul lambang-lambang partai politik (parpol). Ironisnya lagi, lambang-lambang parpol di aksi 412 yang berbarengan dengan penyelenggaraan car free day (CFD) adalah parpol-parpol pendukung Gubernur Ahok.
Dan guest what, parpol-parpol itu melanggar Pergub yang ditandatangani oleh Ahok sendiri. Lho, ini kan jelas kontraproduktif buat Ahok sendiri. Terlebih lagi, kontraproduktif terhadap upaya untuk menyejukkan suasana yang sempat memanas gara-gara kasus Ahok. Jadi, blunder-nya banyak. Walaupun, secara substansi kita harus setuju dengan pesannya, yaitu menjaga kebhinnekaan Indonesia.
412 diprotes sana-sini
Aksi 412 yang memanfaatkan penyelenggaraan CFD dikritik keras oleh kalangan parpol yang turut dalam aksi itu sendiri, yaitu Golkar. Sebagai contoh politikus Golkar bernama Ahmad Doli Kurnia yang sejak awal mempertanyakan rencana aksi bertajuk Kita Indonesia itu. "Sebenarnya aksi-aksi seperti ini tujuannya apa?" kata Doli seperti dikutip dari Sindonews.com.
Menurut Doli, Aksi 412 malah merusak taman dan merusak moral masyarakat karena membagikan uang dan mengganggu aktivitas masyarakat berolahraga. "Ini memalukan. Apalagi kalau misalnya aksi tadi pagi itu dilakukan untuk membuat aksi tandingan 212, saya kira kalau ini dilakukan memang mereka yang melakukan tadi pagi itu membawa persoalan Ahok ke masalah politik," ungkap Doli.
Stop aksi massa
Baiklah, faktanya aksi 412 sudah berlalu. Biarlah panitia penyelenggara mempertanggung-jawabkan pelanggaran yang telah terjadi. Mulai kini baiknya tak perlu lagi ada aksi massa dilakukan oleh siapapun. Hentikan saling balas aksi massa! Karena apa? Karena kegiatan saling balas aksi massa itu hanya menguras energi, terutama presiden Jokowi.
Aksi pengerahan massa yang direspons dengan aksi serupa tentunya menguras energi dan waktu kita semua sebagai bangsa. Termasuk juga yang menuntut kasus hukum Ahok. Silakan saja fokus pada mengawal kasus hukumnya. Tak perlu lagi ada aksi, terutama melibatkan jutaan massa.
Bukan bermaksud meremehkan masalah, tapi kapan mau kerjanya Presiden Jokowi kalau harus terus mengurusi hal-hal begitu, kan? Sudahlah! (WK)
