Solidaritas Melanesia ancam Keutuhan NKRI

[caption id="attachment_364591" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi MSG, organisasi solidaritas ras Melanesia. (sumber foto: nukenkogoya.wordpress.com)"][/caption]

Keutuhan NKRI adalah mutlak. Dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia! Maka, upaya separatisme memecah belah NKRI dalam bentuk apapun harus dilawan sekuat tenaga. Terkhusus pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, tentunya akan menjadi catatan buruk jika ada salah satu wilayah NKRI lepas dari pangkuan ibu pertiwi.

Soal Papua

Saya membicarakan tentang Papua. Ini fakta yang harus ditangani pemerintah Jokowi. Rupanya lobby kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada negara-negara ras Melanesia di wilayah Pasifik mulai berbuah.

Tanggal 5 Februari lalu, Melanesian Spearhead Group (KTT MSG), sebuah organisasi solidaritas ras Melanesia, telah menerima pendaftaran ulang OPM menjadi Republik Federal Papua Barat dalam wadah United Liberatian Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu. Wadah ini rencananya bakal dilebur menjadi Republik Feredasi Papua Barat.

ULMWP dimotori oleh Benny Wenda, tokoh separatis Papua yang berdomisili di Inggris, dan merupakan gabungan dari tiga organisasi perjuangan orang Papua, yaitu Republik Federal Papua Barat, Parlemen Nasional Papua Barat dan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan. Kita mengenal mereka dengan kelompok separatis OPM.

Kemudian, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG yang rencananya akan digelar di Salomon Island pada 5 Juni 2015, diyakini akan menjadi tonggak deklarasi kemerdekaan Papua Barat, yang berarti mengancam keutuhan NKRI. Apa pasal?

Jika saja KTT MSG itu melahirkan resolusi berdirinya Republik Federal Papua Barat, maka resolusi tersebut boleh/akan dibawa ke Sidang Umum PBB melalui pembahasan tingkat kawasan Pacific Islands Forum. Andaika PBB mendukung resolusi tersebut, itu berarti Papua Barat akan menjadi Timor Leste kedua dalam sejarah Indonesia.

Sudah kelihatan urgent-nya masalah ini?

Ya, ini tak boleh dianggap remeh oleh pemerintah Indonesia. Langkah-langkah strategis mesti cepat dilakukan. Jika tidak, ya bersiap saja Papua lepas dari NKRI!

Jakarta memang pernah mencoba membendung manuver OPM di MSG dengan menjadi anggota peninjau MSG. Namun rupanya negara MSG yang kebanyakan mantan jajahan Inggris seperti Vanuatu, Papua Nugini, Salomon Island,Fiji dan FLNK (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste), lebih bersimpati atau “didorong” oleh kekuatan asing untuk berpihak pada separatis Papua.

Itulah mengapa Jakarta harus membuat strategi baru untuk mencegah rencana MSG menjadikan OPM sebagai anggota tetapnya. Sebab, secara kelembagaan, MSG dilindungi oleh PBB berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”. Perjanjian yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988 itu memasukan MSG sebagai badan resmi PBB di bawah Pacific Islands Forum (PIF).

Memadamkan bara separatisme di Papua

Melihat urgensinya permasalahan ini, patut disesalkan bahwa selama ini langkah RI mengantisipasi ancaman disintegritas NKRI dalam kasus Papua Barat ini masih tergolong lambat dan lembek, dalam pandangan saya. Tak terkecuali langkah pemerintahan Jokowi yang masih terbilang reaktif berjangka pendek dan tidak menuntaskan akar persoalan, yaitu memadamkan bara separatisme di Papua.

Berbagai terobosan untuk mensejahterakan rakyat Papua harus digencarkan. Korupsi diberantas dan lalu sector ekonomi Papua ditata secara berkeadilan dan kontinyu. Pemerintah juga mungkin perlu menempuh jalan kompromi dengan tokoh-tokoh OPM. Langkah Jusuf Kalla (JK) dalam perdamaian Aceh bisa dimutasikan ke Papua dan disesuaikan dengan konteks mutakhir tanah Cenderawasih tersebut.

Lalu di tingkat diplomasi luar negeri, pendekatan perlu dilakukan melalui jalur politik dan ekonomi. Buka investasi di negara-negara Melanesia, lakukan kerja sama eksporimpor yang menguntungkan kedua belah pihak, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Kuncinya adalah kecepatan melakukan upaya-paya strategis.

Jika tidak, ya biarkan saja Papua merdeka dan NKRI terpecah belah!!! (*)