Mohon tunggu...
Wasiat Kumbakarna
Wasiat Kumbakarna Mohon Tunggu... karyawan swasta -

melihat sesuatu dengan lebih cerdas dan tenang

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Soal Rohingya, Jokowi: Utamakan Kemanusiaan!

26 Mei 2015   08:44 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:35 419
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1432604588107593978

[caption id="attachment_367759" align="aligncenter" width="508" caption="Berhenti berpolemik, selamatkan para pengungsi Rohingya! (sumber foto: cnnindonesia.com) "][/caption]

Apa sih yang tidak menjadipro-kontra di negeri ini? Tak terkecuali dengan keberadaan Muslim Rohingya di Nagroe Aceh Darusallam (NAD) yang belakangan menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Para Muslim Rohingya itu terusir dari negaranya di Myanmar yang secara hukum tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Selain itu, mereka juga mendapat perlakuan tak manusiawi.

Muncul perdebatan tentang apakah Indonesia harus menerima pengungsi Rohingya atau harus mengusir mereka kembali ke lautan. Sebagian berpendapat pengungsi Rohingya harus ditolong atas nama kemanusiaan, apalagi agama mereka sama dengan agama mayoritas orang Indonesia. Sebagian lagi berpendapat kita hanya akan direpotkan mengurusi pengungsi Rohingya dan bahwa mereka bukan urusan Indonesia. “Kayak Indonesia kekurangan masalah saja,” demikian komentar sebagian orang.

Apa kata Jokowi?

Sikap Presiden Jokowi yang tepat ditunggu oleh masyarakat. Dan Jokowi pun sudah dengan jelas menyatakan sikapnya tentang pengungsi Rohingya. “Utamakan kemanusiaan,” perintah Jokowi kepada bawahannya perihal pengungsi Rohingya. "Presiden minta utamakan kemanusiaan. Pakai prinsip-prinsip yang ada di global untuk masalah pengungsi. Terpenting kemanusiaan," ujar Seskab Andi Widjajanto.

Saat kemanusiaan diutamakan, maka pertama sekali yang urgent harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah membantu dan menyelamatkan nyawa para pengungsi Rohingya. Untuk diketahui banyak di antara pengungsi Rohingya adalah anak-anak yang telah sekian lama terombang-ambing di lautan. Jiwa mereka harus diselamatkan.

Itulah juga mengapa, senada dengan Jokowi, Wapres Jusuf Kalla pun segera memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, untuk membantu penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. "BNPB membantu pemenuhan kebutuhan yang diperlukan, yang bersifat filling the gab dalam penanganan pengungsi,” terang Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Setelah diselamatkan, lalu bagaimana?

Keselamatan jiwa para pengungsi Rohingya telah diselamatkan, lalu bagaimana langkah selanjutnya menyelesaikan masalah mereka. Jokowi telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Malaysia dan Thailand guna menyelesaikan masalah ini. Malaysia dan Thailand juga mengalami masalah yang sama yaitu didatangi para pengungsi Rohingya.

"Saya sudah mengutus Menlu Retno Marsudi untuk bertemu dengan Menlu Malaysia dari Thailand untuk melihat kemungkinan seperti apa mencari jalan keluar untuk seluruh pengungsi," kata Jokowi. "Ini saya kira sebuah jalan keluar yang baik karena semua negara mau menerima dari sisi-sisi kemanusiaan," tambahnya.

Lalu bagaimana soal dana pengurusan para pengungsi yang jumlahnya tak sedikit? Menurut Jokowi itu adalah tanggung jawab penuh dari PBB.

ASEAN harus tekan Myanmar!

Satu solusi lainnya juga adalah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus sekuat tenaga menekan Myanmar yang menjadi biang masalah. Provokasi kebencian terhadap kaum Rohingya tak hanya dilakukan oleh para biksu radikal, tetapi yang lebih berbahaya dilakukan negara Myanmar sendiri dengan dibuatnya UU yang tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

Kepada Indonesia, Myanmar berjanji akan menyelesaikan masalah Rohingya. Dan untuk itu, ASEAN harus mengawal dan memastikan kesepakatan itu terlaksana dengan baik. Penyelesaian masalah Rohingya oleh Myanmar ini penting jangan sampai mengganggu proses menuju integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan dimulai akhir tahun ini.

Integrasi ekonomi kawasan tersebut memerlukan stabilitas kawasan di bidang sosial, budaya dan politik. Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA 2015. (*)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun