Ada kebiasan di kalangan anak bangsa dimana presiden selalu “dipersalahkan” untuk setiap polemik yang muncul. Tak terkecuali di tengah hebohnya polemik RUU Pilkada, banyak pihak yang menyoroti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pihak yang harus turun tangan. Padahal itu polemik sudah jelas bergulir di ranah politik DPR RI.
Jengah dengan itu, Presiden SBY merasa perlu mengklarifikasi keadaan tersebut. SBY menyatakan tidak paham alasan sebagian kalangan yang mendorong isu RUU Pilkada kepada dirinya. "Tidak tepat dan tidak relevan," kata SBY dalam wawancara khusus yang diunggah ke Youtube, Minggu (14/14).
SBY menjelaskan, dirinya dapat disalahkan dan diminta pertanggungjawaban jika peraturan tersebut berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Aturan Pilkada adalah undang-undang, yang merupakan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif.
Mengindikasikan setuju pilkada langsung
Seiring dengan itu, SBY pun mengindikasikan bahwa dirinya lebih sepakat dengan proses pilkada yang sudah berjalan selama ini. Dalam benak SBY, rakyat sudah terbiasa dengan Pilkada langsung. SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Tak hanya menilai rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dengan sistem presidensial yang tengah dijalankannya.
Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya dijaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.
Memilih netral
Sehubungan dengan sikapnya itu, SBY tidak ingin ia lantas disebut sebagai pro koalisi Jokowi-JK. Dengan tegas SBY memastikan diri tidak berada baik dalam Koalisi Merah Putih maupun koalisi Jokowi-JK. SBY pun menegaskan Demokrat akan berdiri di tengah, menjadi penyeimbang.
Adapun alasan SBY memilih tidak ikut koalisi manapun didasari kerasnya pertarungan partai politik yang diprediksinya akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan. "Sebab kalau Partai Demokrat masuk ke situ, sudah bisa dibayangkan, politik lima tahun ke depan, Demokrat ikut terlibat dalam politik yang amat keras," papar SBY.
SBY menerangkan, kerasnya pertarungan partai politik selama beberapa tahun kedepan terlihat dari beberapa hal. SBY menyebut ada intrik dalam intip mengintip, serang menyerang, hancur menghancurkan.
Selanjutnya, SBY berharap rakyat tidak lagi bertanya-tanya arah koalisi Partai Demokrat. Ia pun menegaskan enggan untuk ditarik kesana-kemari atau diadu-adu dengan pihak-pihak tertentu, termasuk presiden terpilih Jokowi.
Sikap SBY perihal polemik Pilkada ini dinilai bijak. SBY yang sebentar lagi akan menjadi “bapak bangsa” harus bisa menjadi tokoh yang jernih melihat berbagai permasalahan dan tidak terjebak dalam permainan politik kelompok tertentu.
