Kerja seorang presiden dimana pun, tak terkecuali presiden Indonesia, takkan mudah. Kenyataan itulah yang pasti akan dihadapi Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) di masa pemerintahannya 2014-2019. Benturan kepentingan akan menjadi tantangan utama bagi Jokowi. Di satu sisi, Jokowi diharapkan akan melahirkan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Di sisi lain, saat ia melakukan itu, ia akan terpaksa berbenturan bahkan mungkin dengan kepentingan kelompok pendukungnya sendiri.
Sebetulnya indikasinya sudah terlihat sejak awal (sebelum keputusan MK). Salah satunya terindikasi dari sentilan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Puan berkomentar tentang wacana yang santer akan dilakukan Jokowi, yaitu calon menteri tak rangkap jabatan di partai politik.
Antara aturan dan gebrakan
Puan yang menjadi Bappilu PDIP yang memenangkan Jokowi di Pilpres 2014, menyatakan tak sependapat dengan wacana itu. Menurut Puan, tidak ada aturan yang melarang seorang menteri rangkap jabatan di partai. Puan menambahkan wacana tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Partai Politik yang disebut sebagai pilar demokrasi.
Lebih lanjut Puan menyatakan, selayaknya Jokowi terlebih dahulu membicarakan setiap wacana yang akan diberlakukan dalam struktur kabinetnya mendatang.
Senada dengan Puan, politikus PDIP Arif Wibowo juga menilai sosok menteri yang nantinya menjabat dalam kabinet Jokowi-JK adalah profesional, terlepas dari jabatannya di partai politik. Kesimpulannya, kedua tokoh PDIP yang merupakan partainya Jokowi, menyatakan tak setuju dengan wacana menteri tak rangkap jabatan di parpol.
Padahal, secara pribadi saya sangat setuju dengan wacana itu. Jokowi kita kenal selama ini sebagai orang yang suka melakukan gebrakan baru. Jokowi meraih popularitasnya karena ia tidak berpikir mainstream, dia berani melakukan hal baru yang revolusioner. Saya pikir membuat kebijakan menteri tak rangkap jabatan adalah sesuatu yang baru dan akan menjadi gebrakan yang bagus.
Tujuannya adalah menghindari conflict of interest. Juga menghilangkan “kebiasaan” selama ini yang katanya menteri-menteri jadi “dompet”-nya partai. Terakhir, demi mendapatkan kabinet yang profesional yang berpihak pada keseluruhan rakyat Indonesia.
Kalau soal aturan seperti kata Puan, kan juga tidak ada aturan yang menyatakan, “melarang presiden memilih menteri dengan syarat melepas jabatan di partai.” Jadi, lakukan saja hai Presiden Jokowi. Memilih menteri lengkap dengan syaratnya adalah hak prerogatif-mu. Tak perlu terlalu mendengarkan pendapat orang lain.
Lakukan gebrakan yang tegas yang membuat rakyatmu senang. Demi rakyat Indonesia!
