Pihak Polri mengaku sudah mendapat pemberitahuan perihal aksi yang akan dilakukan beberapa ormas Islam pada Sabtu, 11 Februari nanti. Sebagai hak yang dilindungi konstitusi, Polri tak bisa melarangnya. Namun jika melanggar undang-undang, maka aksi yang dikenal dengan sebutan Aksi 112 itu, akan dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan.
Aturan atau undang-undang yang berpotensi dilanggar adalah mengenai minggu tenang jelang Pilkada DKI 15 Februari. Sebagaimana diketahui, selama minggu tenang tak boleh ada aktivitas bernuansa politis yang secara langsung maupun tidak langsung mengkampanyekan salah satu dari pasangan calon gubernur yang bertarung di Pilkada 2017.
Nah, Aksi 112 berpotensi bakal dipenuhi oleh slogan dan ujaran menolak cagub yang bukan muslim. Itu artinya ada nuansa politik dalam aksi tersebut. Jika itu terjadi, Polri bisa diminta bantuan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk menindak aksi yang sudah melanggar tersebut. Itulah mengapa jauh hari pihak Polri sudah mengimbau agar acara tersebut tidak dilakukan.
"Berkaitan dengan unjuk rasa pada tanggal 11 (Februari), itu kita dapatkan informasi sudah ada yang menyampaikan info papa pihak Polda Metro Jaya. Kita berharap tidak dilaksanakan apabila itu ada nuansa atau muatan politik," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar seperti dikutip dari kompas.com.
Imbauan Muhammadiyah
Ini juga sebaiknya menjadi perhatian bagi mereka yang hendak ikut Aksi 112, terutama dari luar daerah DKI Jakarta. Muhammadiyah mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112 mendatang. Muhammadiyah member penekanan agar tTokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat menahan diri.
"Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang pilkada ini, baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak (diikuti)-lah," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Nashir mengungkapkan itu setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.
Lebih lanjut Muhammadiyah berharap rencana aksi damai 112 tidak membuka ruang terciptanya perselisihan di antara masyarakat. "Saya sering sampaikan, masyarakat kita majemuk secara agama, etnis, dan golongan. Itu di satu pihak sebetulnya punya basis sosial-kultural yang bagus dan kita masyarakat yang relatif moderat ya, bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan," terangnya.
Rasanya cukup bijak imbauan Muhammadiyah untuk kita ikuti! (WK)
