Terlalu banyak kabar hoax di media sosial. Tujuan si pembuat berita hoax apa lagi kalau bukan memfitnah orang lain. Pembuat berita hoax juga termasuk kategori provokator, karena berpotensi memicu kebencian dan bahkan aksi anarkis terhadap orang lain. Atas dasar itu, pihak Polri harus terus meningkatkan kinerjanya untuk menangkapi para pembuat dan penyebar kabar hoax di sosial media.
Teranyar, fitnah para provokator yang diarahkan kepada Presiden Jokowi adalah tentang sebuah foto yang menunjukkan Indonesia abstain dalam pengambilan sikap di Dewan Keamanan PBB perihal pelanggaran HAM di Suriah. Banyak netizen yang terprovokasi oleh hoax itu dan menuduh rezim Jokowi sebagai rezim yang tak berpihak kepada umat Islam.
Tuduhan yang sama sebelumnya juga dilayangkan saat Jokowi mengunjungi Iran beberapa waktu lalu. Jokowi dinilai tidak sensitif dengan apa yang terjadi di Aleppo (Suriah), di mana warga sipil mayoritas Sunni dibantai oleh pemerintah Syiah Bashar Al Assad, dukungan Iran.
Voting lama
Lalu apakah benar Indonesia abstain dalam voting di Dewan Keamanan PBB seperti yang tergambar dalam foto yang banyak beredar di sosmed?
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Indonesia memang pernah abstain dalam voting di sidang PBB soal pelanggaran HAM di Suriah. Itu merupakan sikap Indonesia pada voting dalam rancangan resolusi di Dewan HAM PBB pada Juli 2016, bukan pada resolusi terbaru yakni pada Desember 2016. Demikian dikutip dari Detik.com.
Saat itu, delegasi Indonesia mengambil sikap abstain dengan berbagai pertimbangan. "Delegasi RI mengambil sikap abstain atas rancangan resolusi karena rancangan resolusi itu tidak seimbang yang hanya menyangkut pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Assad, dan tidak memuat rujukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan non-state actors lainnya," papar Retno.
Lebih dari itu, pertimbangan delegasi Indonesia untuk mengambil sikap abstain, tak lain dan tak bukan demi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah. Bahkan saat inipun, untuk diketahui bersama, ribuan WNI masih ada di Suriah."Jangan kita mengambil posisi yang lebih di-drive (dikendalikan) oleh negara lain. Kita menghitung berdasar kepentingan nasional kita. Masih ada ribuan warga negara kita di Suriah," kata Retno.
Lalu bagaimana sikap Indonesia mengenai keadaan terkini Suriah?
Indonesia tidak abstain saat resolusi Sidang Umum PBB untuk menghentikan kekerasan di Aleppo yang digelar pada 9 Desember. Indonesia malah ikut serta merumuskan dan mendukung resolusi penghentian kekerasan itu.
Bahkan, konflik di Suriah yang telah memakan banyak korban dari kalangan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak, membuat Indonesia mengeluarkan seruan keras. "Indonesia serukan agar gencatan senjata segera dicapai dan meminta agar pemberian bantuan kemanusiaan menjadi prioritas bagi semua pihak," tulis rilis yang dikeluarkan Kemlu RI, Minggu (18/12). Dikutip dari Detik.com.
So, tak terbukti berita hoax fitnah yang beredar di sosmed itu ya! Ingat itu! (WK)
