Mahasiswa harus kritis. Kritik boleh juga dilakukan melalui demonstrasi. Toh, demonstrasi dilindungi undang-undang (UU). Kalau perlu setiap minggu demo untuk mengkritisi pemerintahan. Tidak masalah. Tentunya harus sesuai koridor-koridor hukum yang berlaku, terutama tidak boleh anarkis. Mendasarkan pada argumen itu, maka demontrasi mahasiswa yang bertajuk Aksi Bela Rakyat (ABR) 121 (Kamis, 12 Januari 2017) kemarin, ya bagus sekali.
Namun demikian, jika berbicara konten demo yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia, rasanya kok tidak pas. Tafsir mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang menurut mereka menyengsarakan rakyat itu keliru sama sekali.
Keliru menafsir kebijakan
Seperti diketahui, setidaknya ada 3 kebijakan pemerintahan Jokowi yang dikritisi mahasiswa dalam demo 121 kemarin. Pertama adalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL), lalu ada kenaikan harga BBM non subsidi, dan terakhir kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB.
Keliru sekali jika mahasiswa menafsirkan bahwa tiga kebijakan pemerintahan Jokowi itu menyengsarakan rakyat kecil. Justru sebaliknya, tiga kebijakan itu menguntungkan rakyat kecil. Ambil contoh kenaikan BBM non subsidi. Ini dilakukan justru agar orang kaya tidak menikmati subsidi dari negara dan subsidi bisa dialihkan untuk rakyat kecil yang benar-benar harus dibantu.
Lalu, kenaikan TDL. TDL yang naik kan kapasitas 900 watt ke atas. Orang-orang yang menikmati kapasitas listrik 900 watt ke atas tentunya kalangan masyarakat menengah ke atas. Sementara rakyat kecil umumnya hanya menggunakan kapasitas 450 watt, dan TDL kapasitas 450 watt tidak naik.
Terakhir soal biaya STNK dan BPKB. Jelas yang terkena kebijakan ini adalah yang punya motor dan yang punya mobil, bukan rakyat miskin! Lagipula, kenaikan itu dari gratis menjadi bayar. Lagipula, kenaikan hanya membebani pemilik kendaraan per lima tahunan. Jadi, kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB itu ya wajar saja. Bahkan bagus untuk menekan jumlah kendaraan di jalanan dan selanjutnya mengurangi polusi udara.
Silakan evaluasi ulang
Oleh karena itu, silakan mahasiswa melakukan evaluasi ulang atas gerakan dan tuntutannya. Diskusikan kembali di kampus-kampus Anda, apakah benar tiga kebijakan pemerintahan Jokowi di atas menyengsarakan rakyat? Atau justru menguntungkan rakyat?
Lalu, apakah pantas karena kebijakan-kebijakan itu Jokowi dilengserkan? Apa gak salah?
Mahasiswa kan elemen bangsa yang intelek. Tentunya harus punya landasan-landasan yang faktual saat melakukan aksi. Kritik pun harus faktual dan lahir dari tafsir yang tidak keliru, serta didasari rasa tanggung jawab atas pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya. (WK)
