Rocky Gerung, Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dan dosen filsafat di Fakultas Ilmu Budaya Univesitas Indonesia (FIB-UI) menjadi buah bibir pasca pernyataannya di acara Indonesian Lawyer Club (ILC) yang tayang Selasa (17/1) kemarin. Rocky melancarkan kritik yang tajam terhadap pemerintahan Jokowi dalam acara ILC yang bertajuk “Hoax dan Kebebasan Berpendapat.”
Rocky menyebut cara pemerintahan Jokowi menangani buku “Jokowi Undercover” dan permasalahan hoax (berita bohong) sebagai gejala awal otoriterianisme. “Cuma di dalam negara totaliter (otoriter) bahwa pikiran, ucapan, karya dilarang,” kritik Rocky.
Sebelumnya, Rocky juga pernah menulis artikel yang menyebutkan pembuat hoax yang terbaik adalah pemerintah. Pernyataan itu diulang kembali dalam acara ILC. Sontak komentar Rocky mendapatkan respon pro dan kontra di kalangan netizen. Sebagian netizen mengamini pernyataan Rocky dan sebagian lagi menganggapnya sebagai hanya teori semata.
Netizen dengan pendapat kedua berargumen permasalahan hoax di media sosial (medsos) sebenarnya sederhana saja. Hoax atau berita bohong sangat mudah dikenali kok. Oleh karenanya, penanganannya oleh pihak berwajib tidak akan menerabas asas kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Lagipula penanganannya dilakukan secara hukum, tidak semena-mena.
Jadi, kekhawatiran Rocky sebetulnya ya agak berlebihan juga. Makanya, ketika Rocky mengatakan pemerintahan Jokowi paranoid, jangan-jangan ia juga paranoid?!
Komentar Wiranto
Rupanya kritik keras Rocky sampai ke telinga pemerintah sehingga Menkopolhukkam Wiranto merasa perlu menanggapinya. Wiranto dengan tegas memastikan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan berubah rezim otoriter.
"Kalaupun kemudian ada langkah-langkah dari pemerintah yang cukup keras, cukup tegas, itu bukan mengisyaratkan pemerintah akan masuk dalam rezim otoriter yang dituduhkan selama ini. Saya jamin pemerintahan Jokowi-JK tidak akan kembali masuk dalam satu rezim otoriter," kata Wiranto saat bertemu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (18/1), seperti dikutip dari Detik.com.
Wiranto menekankan apa yang dilakukan adalah penegakan hukum di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Dan penegakan hukum yang tegas dilakukan demi menjaga kestabilan negara.
"Jangan sampai ada tuduhan aparat kepolisian dan aparat lain bertindak keras itu untuk menyengsarakan rakyat, memberangus kebebasan. Bukan. Demo boleh, tapi kan aturannya ada, pada saat aturan itu dilanggar tentu ada tindak tegas. Bukan pihak keamanan melarang demo," demikian Wiranto mencontohkan.
Jadi, kesimpulannya, silakan saja Rocky Gerung atau siapa saja mengkritik pemerintahan dengan cara yang baik. Jika lalu cara yang dilakukan tidak baik, tentunya ada konsekuensi hukumnya. Adapun perihal hoax, penegak hukum tentunya punya ukuran-ukuran untuk menangani proses hukumnya. Jangan khawatir penegak hukum tidak akan betindak gegabah. (WK)
