Memasuki tahun 2017, pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap tegas terhadap campur tangan asing yang dianggap menghina dan merugikan Indonesia. Sikap tegas pertama ditunjukkan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memutuskan hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank, sebuah firma investasi asal Amerika Serikat (AS).
Sikap tegas kedua ditunjukkan melalui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memutuskan kerja sama militer dengan pihak militer Australia. Kedua sikap tegas tersebut tentunya diketahui dan disetujui oleh Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi mampu tegas demi menjaga harkat dan martabat bangsa, walaupun harus bersilang sengketa dengan dua negara Barat, AS dan Australia.
Pemutusan hubungan dengan JP Morgan
Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemutusan hubungan dengan JP Morgan dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi. "Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama karena menganggap bahwa ini akan menguntungkan untuk kita dan partner kita," kata Ani seperti dikutip dari Detik.com.
Untuk diketahui, dalam risetnya November 2016, lembaga keuangan JP Morgan menurunkan rekomendasi investasi di Indonesia dari overweight menjadi underweight. Riset itu dianggap Kemenkeu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu ekonomi Indonesia yang sedang berjuang untuk tumbuh di tengah pelemahan ekonomi global.
Sikap yang diambil Indonesia terkait JP Morgan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk bos Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio. "Tetapi saya rasa negara sebagai regulator punya hak untuk bicara Morgan itu bodoh. Kalau bodoh, ya sudah," imbuh Tito kesal.
Wapres Jusuf Kalla juga mendukung sikap tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemutusan kemitraan Indonesia dengan bank investasi JP Morgan adalah sebuah hal biasa dan merupakan hak dari pemerintah Indonesia. "Mau ini, mau itu, kan terserah kita. Bukan terserah dia kan? Ya itu biasa saja, semua hubungan itu biasa," ujar JK seperti dikutip dari Detik.com.
Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendukung dan mengatakan pemutusan kerja sama pemerintah dengan JP Morgan merupakan hak Pemerintah Indonesia. Adapun dampak dari pemutusan kerja sama tersebut, dinilai OJK, tidak besar.
Selain itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia juga mengamini sikap Indonesia. "JP Morgan berbahaya sebab berusaha menciptakan opini destruktif untuk menggoyang perekonomian beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia," ujar Bahlil seperti dikutip dari Antara.
Pemutusan kerja sama militer dengan Australia
Di saat yang hampir bersamaan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan laporan kepada Jokowi bahwa ada hal prinsip yang dilanggar oleh pihak Australia. Atas usulan Jenderal Gatot, Jokowi pun memutuskan untuk menghentikan seluruh kerja sama militer dengan Australia.
