[caption id="attachment_324698" align="aligncenter" width="469" caption="Tahir (kanan) terlihat menghadiri launching Kartu Jakarta Sehat (KJS). (sumber foto: weebee9.com)"][/caption]
Belakangan muncul polemik baru di media massa soal Panglima TNI, Jenderal Moeldoko yang mengangkat Dato Sri Tahir sebagai penasehat bidang kesejahteraan prajurit. Moeldoko dalam keterangannya menyatakan apresiasi kepada Tahir itu merupakan bentuk penghargaan TNI kepadanya yang pernah menyumbangkan 2000 rumah buat prajurit TNI.
Demi kesejahteraan prajurit TNI, Moeldoko mengaku siap menanggung semua risiko dari keputusan menunjuk Tahir sebagai penasehat panglima TNI. Moeldoko juga menegaskan bahwa pengangkatan Tahir ia lakukan secara terbuka dan transparan, justru menunjukkan dirinya tidak “main belakang.”
“Anggaran dari pemerintah terbatas, untuk itu saya mengangkat seseorang. Pengangkatan ini saya lakukan secara terbuka dan transparan agar semuannya tahu. Kalau nanti kami dapat bantuan, itu bukan untuk Panglima TNI. Kalau pengangkatan itu untuk kepentingan pribadi saya, silakan dipermasalahkan,” tandas Moeldoko.
Baca selengkapnya di: http://www.timlo.net/baca/68719572062/pengangkatan-tahir-moeldoko-saya-siap-menerima-risiko-apapun/
KMP maklum, PDIP-Hanura sebaliknya?
Polemik muncul ketika penunjukkan Tahir itu dipermasalahkan oleh beberapa pihak, terutama anggota DPR. Dua di antaranya adalah anggota DPR dari Partai Hanura, Susaningtyas NH Kertopati dan anggota DPRD dari PDIP TB Hasanuddin (keduanya partai koalisi Jokowi/JK).
Sementara itu, anggota DPR dari partai Golkar Tantowi (KOalisi Merah Putih/KMP) Yahya cenderung memaklumi langkah yang diambil Moeldoko, dengan argumen hal yang sama (pengangkatan pengusaha sebagai penasihat) pernah dilakukan.
“Bukan sesuatu hal yang baru apalagi aneh. Dulu Luhut Panjaitan (Luhut Binsar Panjaitan, timses Jokowi/JK) saat masih menjadi Menteri Perindustrian (pernah) mengangkat (pengusaha) Peter Gonta jadi penasihat,” kata Tantowi seperti dimuat di Kompas.com.
Kembali ke kubu yang mempertanyakan, Susaningtyas menyatakan TNI bisa saja melakukan kerja sama atau minta nasihat dari siapa saja asalkan berdampak positif untuk pembangunan postur TNI itu hal yang baik-baik saja. Namun, Susaningtyas mempertanyakan mengapa pengangkatan Dato Tahir dilakukan secara formal.
TB Hasanuddin lebih mempermasalahkan istilah "penasihat." Sesuai UU TNI atau peraturan presiden, yang ada adalah staf ahli, staf umum, atau asisten. Maka kata TB Hasanudin, pengangkatan Tahir sebagai penasihat panglima TNI adalah aneh.
"Menasihati apa? Siapa yang dinasihati?" tanya mantan Sekretaris Militer presiden tersebut seraya menambahkan, kesejahteraan TNI merupakan tanggung jawab negara dan anggarannya diatur melalui APBN dan didistribusikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Jokowi dan Tahir
Mengapa saya memakai dikotomi KMP vs koalisi Jokowi/SK untuk menyebut tiga anggoat DPR di atas, karena saat ini memang sedang nge-tren kan persaingan mereka itu…hehe.
Maka, agak sedikit mengherankan jika anggota-anggota DPR dari koalisi Jokowi/JK terkesan menolak “kerjasama” panglima TNI dengan Tahir. Apa pasal, presiden terpilih pak Jokowi saja pernah melakukan kerjasama yang tak jauh berbeda dengan Tahir, kenapa panglima TNI tak boleh, kan?
Saat menjabat gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah menerima bantuan dari Mayapada Group, milik Tahir, untuk bantuan kepada korban banjir sebesar Rp. 7 miliar dalam bentuk seragam, air bersih, buku, dan sebagainya. Tahir juga dikabarkan pernah memberikan 10 bus gratis untuk pemerintah DKI Jakarta.
Kepedulian Tahir itu salah satunya dipicu oleh kedekatannya dengan Jokowi. Tahir mengaku sudah mengenal Jokowi sejak menjabat sebagai Walikota Solo. Dia mengaku mengenal Jokowi cukup dekat seraya menambahkan bahwa bantuan yang diberikan Tahir tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun.
"Saya melihat, individual satu per satu. Saya kenal beliau sejak di Solo, dia waktu itu mau jadi gubernur. Saya bilang sama dia Pak saya minta satu hal. Saya tidak akan pernah minta satu fasilitas pun," kata Tahir yang menantu taipan pendiri grup Lippo, Mochtar Riady dan ipar dari bos grup Lippo yang juga merupakan salah satu penyokong utama Kristen Evangelis di Indonesia, James Riady.
Tahir adalah suami dari Rosy Riady dan masuk dalam jajaran '48 Pahlawan Filantropis' atau '48 Heroes of Philanthropy' versi majalah Forbes bersama Anne Avantie, Jusuf Kalla, dan Irwan Hidayat. Tahir kini menduduki peringkat ke-12 dari 40 orang terkaya se-Indonesia. Harta kekayaan Tahir mencapai US$ 1,8 miliar atau Rp 17,1 triliun.
Kalau saya secara pribadi punya keinginan!
Negara harus bisa mensejahterakan prajurit TNI yang tugasnya menjaga kedaulatan NKRI dari rongrongan musuh baik dari luar maupun dari dalam. Baik musuh yang memegang senjata, musuh yang melakukan teror, musuh yang mencoba merusak kerukunan umat beragama dengan memaksakan satu keyakinan kepada orang lain, dan lain-lain.
TNI harus netral, tak berpihak dan hanya berpihak pada rakyat dan keutuhan NKRI!
