[caption id="attachment_351802" align="aligncenter" width="670" caption="Meme desakan Panglima TNI menjadi ketua KPK. (sumber: merdeka.com)"][/caption]
Kegaduhan antara KPK-BG (Polri?) membuat publik berpaling kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sikap TNI terhadap kegaduhan itu menjadi perhatian tersendiri. Lucunya, sebagai bentuk keputus-asaan mungkin, sampai muncul meme (gambar editan) di sosial media yang meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk menjadi ketua KPK menyusul ditetapkannya Abraham Samad (AS) sebagai tersangka oleh pihak Polri.
Menanggapi hal tersebut Moeldoko hanya tersenyum seraya mengatakan bahwa TNI tidak akan ikut campur terlalu banyak dalam urusan hukum dan politik yang sedang memanas akhir-akhir ini. "TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat, yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silakan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas, ya TNI perlu turun tangan, ya kita akan turun."
Peringatan pertama dari TNI
Mari kita cermati kalimat terakhir dari pernyataan Moeldoko. “Kalau sudah mengganggu stabilitas, ya TNI perlu turun tangan, ya kita akan turun!” Bagi saya itu semacam peringatan pertama. Artinya, ya seperti kata-kata Moeldoko, jangan sampai kegaduhan politik dan hukum ini mengganggu stabilitas nasional!
Itu juga artinya, seperti kata Moeldoko, TNI ikut memantau kondisi dan suhu politik nasional yang ada saat ini. TNI juga menganalisa segala kemungkinan yang timbul di kemudian hari. "Kita punya ukuran dan indikator, apakah kondisinya di tensi hijau, kuning, atau kapan TNI akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan," pungkasnya.
Bilamana TNI akan mengambil tindakan? Jika sudah menjurus ke arah konflik! Jelas sekali indikatornya. Oleh kerena itu Moeldoko kembali memperingatkan agar pihak terkait dengan kegaduhan itu tetap pada koridor politik dan hukum. "Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity," tegasnya.
Jokowi batal lantik BG!
Di pihak lain, KPK dan para pendukungnya juga mesti menurunkan tensi. Bagi saya, sebaiknya para pendukung fokus saja ke penyelamatan KPK, penyelamatan lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, anak kandung reformasi! Sambil terus juga mengawal proses peradilan para pimpinan KPK yang sudah di-tersangka-kan.
Nah, sekarang kan dah jelas BG tak jadi dilantik jadi Kapolri! Presiden Jokowi pastinya akan membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pastinya juga tak mau di masa pemerintahannya terjadi kekacauan yang berujung pada instabilitas nasional seperti yang diperingatkan panglima TNI. Kita mesti apresiasi keberanian Jokowi tidak melantik BG!
Pada akhirnya, semangat menjaga stabilitas nasional harus tetap menjadi yang utama. Mana bisa kita membangun, ekonomi kita membaik jika negara tidak stabil. Lalu, sangan sampai juga kegaduhan ini juga membawa demokrasi kita mundur lagi ke belakang. Oleh karena itu hindari pernyataan-pernyataan provokatif seperti isu-isu revolusi, kudeta dan impeachment! Cost-nya terlalu mahal, bro!
Parpol dan DPR harus terima keputusan Jokowi!
Jokowi sudah memutuskan dengan mempertimbangkan keinginan rakyat untuk tidak melantik BG. Ini yang banyak kecewa selain pihak BG, tentunya parpol pendukung Jokowi dan DPR karena sebelumnya mereka yang rajin mendesak Jokowi melantik BG. Apapun itu mereka harus menghormati keputusan Jokowi dan tetap menjaga stabilitas nasional seperti yang diperingatkan Panglima TNI.
Sudah benar apa yang diputuskan Jokowi bahwa dia mendengarkan aspirasi rakyat! DPR harus menerima calon baru Kapolri yang diusulkan Jokowi yaitu Komjen Badrodin Haiti (BH)! Jika menolak BH, maka DPR tidak amanah terhadap aspirasi rakyat padahal DPR adalah wakil rakyat! Jangan salah bertindak DPR!(*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
