Mohon tunggu...
Imran Amir
Imran Amir Mohon Tunggu... -

Saya saat ini bekerja menjadi Journalis disebuah media Online Wartakutim.com, sebagai wartawan sekaligus sebagai admin. 

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Masyarakat Kaltim Inginkan Otsus, Isran Noor : Kalau nggak disetujui, ya mohon maaf saja Pak Presiden, kami bercerai saja

5 Januari 2015   08:47 Diperbarui: 17 Juni 2015   13:47 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14202919532117323698

[caption id="attachment_388118" align="aligncenter" width="763" caption="Ketua APKASI Isran Noor"][/caption]

Bupati Kutai Timur Isran Noor mendukung langkah beberapa kepala daerah dan masyarakat Kalimantan Timur yang meminta otonomi khusus (Otsus) ke pemerintah pusat.

Menurut Isran, Kaltim sangat pantas untuk mendapatkan otsus seperti Papua dan Aceh,"saya sangat mendukung perjuangan Gubernur ,bupati, dan masyarakat yang memperjungkan Otsus untuk kaltim."ujar Isran Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Isran mengatakan, harus ada keberanian untuk menolak syarat syarat yang mungkin diajukan oleh pemerintah pusat terkait permintaan otsus ini."Kalau saya setuju otsus tanpa syarat, jangan terus terus kita mu diatur oleh pusat."katanya

“Sampaikan ke pemerintah pusat, ini kami minta otsus. Atau nggak usah otsus, kami minta anggaran saja 20 persen dari PDRB Kaltim, selesai urusan. Kalau pusat setuju ya kita sepakat, baru mungkin kita urai untuk rakyat kita,” tegasnya.

Saat ditanya wartawan, bagaimana jika tuntutan tersebut tidak disetujui?. Dia mengatakan, jika tuntutan Kepala daerah dan masyarakat Kaltim tidak digubris oleh pemerintah pusat, Isran menegaskan lebih baik Kaltim memisahkan diri atau bercerai dengan pemerintah Indonesia.

“Kalau nggak disetujui, ya mohon maaf saja Pak Presiden, kami bercerai saja. Lebih baik kami ngurus diri kami sendiri aja. Sudah, kasihan nanti pusat terlalu repot ngurusi Kalimantan,” ujarnya.

Pihaknya menyatakan, jika pemerintah pusat tidak bisa adil maka sumber disintegrasi hanya tinggal menunggu waktu saja. Sejak zaman dulu, hasil kekayaan daerah hanya dikeruk oleh pusat tanpa perimbangan dana bagi hasil yang jelas.

Dia mengatakan, harusnya, kontribusi Kaltim ke pusat berbanding dengan dana yang kembali ke kas daerah. Namun faktanya, Kaltim hanya mendapat sekitar Rp26 triliun. “Kalau dibilang adil tentu sangat tidak adil. Makanya sah­sah saja kita menuntut otsus,” ujarnya.

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun