Samarinda (05/11/2024) -- Dalam rangka menyambut akhir tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI melaksanakan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan, kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kaltim, Andi Basmal, beserta pejabat administrator, pengawas, serta staf pengelola keuangan dan barang milik negara (BMN) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kaltim.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Nico Afinta, tersebut menyampaikan pentingnya pemeriksaan ini sebagai bentuk tanggung jawab seluruh jajaran di Kemenkumham dalam pengelolaan anggaran dan BMN tahun anggaran 2024. "Pemeriksaan laporan keuangan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dan merupakan bagian dari akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Nico dalam sambutannya. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran Kemenkumham bersikap kooperatif, responsif, dan tepat waktu dalam memenuhi permintaan dokumen dan data yang diperlukan oleh tim BPK RI.
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan 2024 dari BPK RI, Ida Irawati, turut memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ida menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan adalah bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas instansi kementerian dan lembaga di Indonesia. Pada pemeriksaan laporan keuangan 2023, Kemenkumham berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut. "Kami berharap, pemeriksaan laporan keuangan tahun 2024 ini dapat mempertahankan predikat WTP, sehingga Kemenkumham dapat meraih WTP untuk yang ke-16 kalinya," ungkap Ida.
Selain itu, Ida juga mengumumkan bahwa Kanwil Kemenkumham Kaltim terpilih menjadi salah satu satuan kerja yang akan menjadi sampel dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2024. Kegiatan Entry Meeting ini ditutup dengan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI oleh Ida Irawati kepada Sekretaris Jenderal Nico Afinta.
Menanggapi penunjukan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan, mengimbau seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltim untuk mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. "Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan tim BPK RI dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam pemeriksaan ini," ungkap Gun Gun.
Dengan adanya pemeriksaan interim ini, diharapkan pengelolaan laporan keuangan Kemenkumham, khususnya di Kanwil Kemenkumham Kaltim, dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi terhadap capaian predikat WTP yang berkelanjutan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
