Samarinda - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menggelar Kegiatan Konsultasi Teknis Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi yang berlangsung selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 26 - 28 Juni 2024, bertempat di Ballroom Hotel Midtown Samarinda.Konstek pemasyarakatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Dr. Gun Gun Gunawan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Heri Azhari, Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Keimigrasian Said Noviansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Basmal, Para Pejabat Pengawas dan Administrator, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Wilayah Samarinda, Tenggarong dan Balikpapan. Sebanyak 30 peserta berpartisipasi dalam kegiatan ini berasal dari 13 UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim dan dalam menghadirkan narasumber pembina dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, PJ Bidang Pelayanan Hukum Tahanan dan Anak, Rusmadi dan Ketua Pokja Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan, Surakhmat.
Kanwil Kemenkumham Kaltim terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan tahanan, perawatatan kesehatan dan rehabilitasi bagi narapidana, tahanan, dan anak. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas pemasyarakatan melalui Konteks Teknis Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi.
Acara Pembukaan diawali penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi Chandra Ariyansyah dan dilanjutkan sambutan dan arahan dari Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Dr. Gun Gun Gunawan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Konteks. Kakanwil Gun Gun Gunawan menyatakan bahwa kegiatan ini sudah menjadi program Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen Pemasyarakatan. "Indikator kata Peningkatan ini merupakan komitmen dari Kantor Wilayah yang harus ditunjukkan, sehingga UPT menyumbangkan laporan ke Divisi Pemasyarakatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM," ucap Gun Gun Gunawan.
Hak-hak yang diperoleh warga binaan pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan "Apabila dapur yang sehat, bersih, dan higienis". Skala prioritas saat ini yang perlu dikaji adalah memastikan makanan yang disajikan kepada warga binaan telah memenuhi standar gizi dan kebersihan serta berlabel "Halal", "Saya berharap dengan diselenggarakannya Konsultasi Teknis ini, para petugas penyelenggara layanan dapat lebih meningkatkan kapasitas penyelenggaraan layanan secara PASTI, tutup Gun Gun Gunawan.
Kegiatan Pembukaan diakhiri dengan photo bersama seluruh undangan dan peserta. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta bermanfaat bagi organisasi dan yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan PASTI! (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).
