[caption id="attachment_346480" align="aligncenter" width="300" caption="Ketua KKRI Halius Hosen"][/caption]
JAKARTA (07/10) - Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), Halius Hosen, menegaskan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan pada 6 - 10 Oktober 2014 yang diselenggakaran di Badan Diklat Kejaksaan, Ragunan, Jakarta Selatan, jangan hanya mengagendakan hal-hal normatif dan seremonial. Dari dulu hingga kini, pembahasan Rakernas membahas yang itu-itu saja; ceramah, evaluasi, rapat-rapat, diskusi-diskusi, laporan-laporan dan kurang fokus membahas kondisi-kondisi nyata di kejaksaan yang memang menjadi masalah, berikut solusinya.
“Rakernas itu penting dan strategis. Tetapi saya berharap perlu ada semacam evaluasi terhadap setiap agenda Rakernas, cermati baik-baik untuk memilih agenda yang memang penting dan substansial, yang kontekstual, sesuai dengan perkembangan, sesuai kebutuhan, apa saja masalah nyata untuk dibahas yang dihadapi internal kejaksaan dan apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat dari kejaksaan. Rakernas harus menghasilkan putusan dan kesepatan yang jelas. Selanjutnya dimonitor implementasinya, bila perlu ada tim khusus yang memonitor agar terlaksana dengan baik,” demikian Halius berpendapat.
Rakernas tahun 2014 ini juga menurut Halius memiliki makna penting terkait dengan peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden terpilih Joko Widodo. Seiring dengan itu, tentu saja muncul wajah-wajah baru di kabinet dan Jaksa Agung juga termasuk di dalamnya, maka tentu saja lembaga kejaksaan akan segera memiliki jaksa agung baru.
Kata Halius, “Saya tidak mempersoalkan siapa pun jaksa agungnya yang baru, tetapi menurut saya, Rakernas ini juga perlu membahas arah, langkah serta visi baru lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum yang kontekstual, sesuai dengan semangat jaman dan terutama harus seirama sekaligus mendukung visi-misi serta program kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kita dapat membantu jaksa agung yang baru nanti.”
Presiden terpilih Joko widodo, lanjut Halius, memiliki keinginan besar untuk melakukan revolusi mental terhadap seluruh elemen sumber daya manusia Indonesia dan tentu saja di antaranya revolusi mental sumber daya manusia yang ada di lembaga penegak hukum, termasuk di lembaga kejaksaan, baik para jaksa maupun para pegawainya.
“Kami dari KKRI menyambut baik tema besar, revolusi mental tersebut. Karena itu, lembaga kejaksaan harus peka, sadar dan memiliki keinginan kuat untuk melakukan revolusi mental yang selama ini kurang baik, kurang profesional, kurang bermoral, kurang maksimal, kurang melayani sehingga kurang memuaskan masyarakat sebagai penegak hukum,” demikian Halius.
Untuk mewujudkan revolusi mental di lembaga kejaksaan, Halius mengusulkan agar Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, KKRI dan berbagai akademisi/pakar etika-budaya dan sosial, dapat duduk bersama menyusun konsep, strategi, program-programnya yang praktis dan tentu saja harus diwujudkan.
“Revolusi mental itu harus nyata betul di kejaksaan. Dimulai dari diri sendiri, dari para pimpinan dan segenap insan adhyaksa. Sudah saatnya para petinggi kejaksaan yang tidak memiliki kualitas kinerja yang baik untuk minggir secara teratur lalu memberikan kesempatan pada mereka yang memiliki kinerja dan pengabdian bagus pada bangsa dan negara. Kalau para jaksa memiliki mental yang baik, saya percaya, semuanya akan berimbas pada kinerja yang baik, pasti lebih profesional, bermoral, smart, masyarakat akan puas, citra dan reputasi akan menjadi lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan adalah yang utama,” beber Halius.***