Prabowo dalam pidato dalam berbagai kesempatan selalu membincangkan kata-kata "patriotik", kata ini mendapatkan pujian banyak orang namun tak sekedar diucapkan beranikah di implementasikan dalam kebijakan.
Atas nama Proyek Strategis Nasional, emiten swasta yang dekat dengan rezim Jokowi saat itu bahkan disinyalir turut serta mendukung Jokowi dalam konstelasi Pilpres.
Pada 18 Maret 2024, pemerintah menetapkan 14 PSN baru yang seluruh pembiayaannya berasal dari investor swasta. Jumlah itu terdiri atas delapan kawasan industri, dua kawasan pariwisata, dua jalan tol, satu kawasan pendidikan dan kesehatan, serta satu proyek migas lepas pantai.Â
Atas nama PSN, PIK 2, yang secara jelas adalah entitas bisnis swasta skala besar, mengambil alih lahan warga secara intimidatif. Pembebasan lahan oleh PIK 2 pasca-PSN terindikasi sebagai upaya perluasan lahan proyek PIK 2 secara signifikan dari luas awal proyek yang semula "hanya" 1.756 hektare.Tempo (2024, 6/9)
Entitas swasta di balik PIK2 adalah Agung Sedayu Group dan Salim Grup keduanzan adalah entitas swasta yang mendapatkan hak privilage dari Jokowi melalui PSN.
Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Namun faktanya banyak pelanggan terhadap hak-hak rakyat dari Proyek Strategis Nasional, di kawasan PIK saja perusahaan mendapatkan hak imunitas dalam perluasan lahan sehingga rakyat menjadi korban karena ruang hidupnya dirampas.
PSN pada prakteknya meninggalkan banyak persoalan, Selama periode 2019-2023, KontraS mencatat sebanyak 79 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional.