Dan semua teriakan-teriakan Ahok selama ini yang berkoar-koar bahwa Penyusunan RAPBD DKI tidak sah kalau dilakukan oleh Plt Gubernur, menjadi sia-sia. Perundang-undangan yang ada sudah memfasilitasi hal tersebut. Bahkan Ahok dulu pada tahun 2014 juga pada saat masih Plt Gubernur juga melakukan hal yang sama yaitu Menyusun RAPBD DKI Tahun 2015. Jadi sangat lucu ketika Ahok berteriak-teriak Tidak Sah kalau Plt Gubernur atau Wakil Gubernur yang menyusun RPABD DKI.
Masalah lainnya yang cukup krusial adalah Mahkamah Agung ternyata telah mengabulkan Gugatan Retno Listyarti (maantan Kepala Sekolah SMA 3) yang diberhentikan Ahok. MA menganggap Pemecatan yang dilakukan Ahok tidak mencerminkan pertimbangan hukum yang baik.
Kehadiran Retno Listyarti dalam sebuah acara TV pada saat berlangsungnya Ujian Nasional bukan berarti Retno Listyarti meninggalkan tugasnya sebagai Kepala Sekolah. Retno hadir dalam acara sebuah TV itu bukan dalam kapasitas sebagai Kepala Sekolah tetapi dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Federasi Serikat Guru Indonesia adalah salah satu organisasi penting bagi para Guru seluruh Indonesia. Jadi keterlibatan Retno Listyarti dalam acara yang diliput Televisi itu memang beralasan kuat karena dia adalah Pengurus Inti dari organisasi tersebut.
Tidak seharusnya Gubernur yang ada Main Pecat saja tanpa pertimbangan yang matang. Seharusnya ada beberapa Prosedur yang ditempuh Gubernur, baik peringatan ataupun Pembinaan ataupun lainnya. Disinilah kembali lagi terpapar jelas Managemen Koboi yang selalu dipakai Ahok.
Sudah cukup banyak orang yang dipecat Ahok dengan alasan yang sepele. Sudah cukup banyak Pegawai Pemprov DKI yang akhirnya mengundurkan diri karena tidak tahan dituduh sembarangan oleh Ahok. (salah satunya Walikota Jakarta Utara, Rustam Efendi yang dituduh Ahok bersekongkol dengan Yusril Ihza Mahendra berniat membuat Jakarta menjadi Banjir). Dan lain-lainnya.
Kembali ke masalah Retno Listyarti, Mahkamah Agung telah memerintahkan agar Pemprov DKI segera Merehabilitasi nama baik Retno dan mengembalikan Harkat, martabat dan Kedudukannya. Dan itu sangat merugikan Pemprov DKI. Apa boleh buat, itulah buah karya seorang Ahok.
Mari kita tunggu apakah tanda-tanda Ahok semakin tenggelam lebih dalam lagi ataukah Ahok masih bisa bertahan dengan posisinya.
Udahan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
