Pilkada NTB, dari Ego Kesukuan, Pertanian Hingga Kesenjangan Lombok Sumbawa

Mataram-Banyak persoalan dan penuh dinamika yang terjadi dan akan terjadi di luar pemikiran-pemikiran biasa dan krusial yang berkembang sesaat akan dihelatnya Pesta Demokrasi baik Pileg, Pilpres ataupun Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang termasuk di NTB.

Salah satu yang mencuat dalam pemetaan isu-isu strategis yang perlu diatensi dari sejumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan ataupun elemen masyarakat lainnya yang peduli atas jalannya Pilkada yakni pemetaan isu oleh Lembaga Sosial Politik dan Kajian Administrasi Publik (Mi6) NTB yang menggandeng media sebagai patner kerjasama yang lebih tahu persoalan-persoalan ataupun aspirasi masyarakat yang muncul untuk mendapat perhatian lebih.

Meski demikian politik memang penuh dinamika, riak-riak ataupun warna yang selalu menorehkan perspektif yang berbeda tentang produk yang dihasilkan dalam Pilkada untuk menghasilkan pemnimpin kredibel dan memahami betul harapan masyarakat.

Persoalan ego kesukuan misalnya masih menjadi thema paling atas atau yang palimg menonjol di daerah seperti NTB yang dihuni oleh tiga suku besar, Lombok, Samawa dan Mbojo. Persoalan-persoalan privat seperti kesukuan seharusnya tidak lagi menjadi salah satu diskursus yang diperbincangkan.

Saat ini di NTB, memang yang paling menarik adalah dinamika politik yang  berlangsung di level elite provinsi. Ada ego kesukuan. Ada yang ingin mengembalikan image bahwa Gubernur harus orang Lombok dan inilah persoalan yang paling terasa dan disebutnya sebagai bela baris.

Selain itu persoalan pertanian juga mengemuka di NTB. Banyak masalah serius dalam sektor pertanian. Padahal diketahui, sektor pertanian ini, merupakan sektor mayoritas yang digeluti masyarakat NTB. Sektor pertanian juga selama ini masih menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah bagi NTB.

Sektor pertanian tersebut yakni produksi jagung. Harga jagung setiap kali panen raya di NTB pada sentra-sentra penghasil jagung seperti Sumbawa, Bima, Dompu dan lainnya dilakukan sering tak terkendali. Yang menjadi dilemma selama ini kerap kali jagung dari NTB dijual ke luar daerah, dengan harga yang tidak berpihak kepada petani untuk dijadikan bahan pembuatan pakan ternak. Solusinya adalah bagaimana membangun pabrik  pakan ternak di di daerah (NTB, red)

Sektor pertanian, ini dilematis. Perlu ada pengendalian harga, pemerintah mesti hadir menjadi hakim yang adil dalam mengatur arus produksi jagung hingga jual beli. Ketimbang kita bawa ke luar daerah, lebih baik buatkan kami pabrik pakan. Supaya harganya tidak fluktuatif.

Kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa juga selama ini tidak sedikit menjadi sorotan banyak pihak. Seperti jaringan telekomunikasi yang masih belum sepenuhnya sampai ke pelosok-pelosok desa, infrastruktur jalan, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kesejahteraan media, pertambangan dan event-event internasional yang memang belum memberikan multipplier effetct yang nyata bagi masyarakat NTB, khususnya di Pulau Sumbawa.  ***