Padahal suatu UU akan menentukan pemenuhan hak-hak asasi manusia di berbagai sektor kehidupan. Nasib bangsa dan rakyat Indonesia tergantung pada kualitas undang-undang yang dibentuk DPR bersama Presiden.
Kabar baik yang patut disyukuri ialah melalui MK masyarakat bisa mendorong DPR dan Presiden agar tidak sembarangan dalam membuat UU. Baik DPR maupun Presiden akan malu jika banyak UU yang dibatalkan oleh MK. Sebab itu mencerminkan UU yang dibentuk bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus memperlihatkan rendahnya kompetensi para pembuat UU.
Adanya sejumlah UU dan pasal dalam UU yang dibatalkan oleh MK menjadi bukti terpenuhinya harapan publik. Itu memperlihatkan keberhasilan MK sebagai penjaga demokrasi dan pemberi keadilan bagi rakyat. Bersama MK, rakyat bisa mendorong DPR dan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab mensejahterakan bangsa sesuai amanat konstitusi.
Kedua, MK Â menjadi penjaga sekaligus pencerah dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia.Â
Pembagian cabang-cabang kekuasaan di Indonesia bertujuan untuk menghindari pemusatan wewenang pada satu pihak. Mekanisme pembagian juga mengandung maksud baik agar setiap lembaga menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.
Namun, dalam perjalanannya timbul tantangan karena hubungan antar lembaga negara bisa menjadi problematik. Pada praktiknya kekuasaan lembaga-lembaga saling terkait dan tidak bisa dipisahkan secara mutlak.
Misalnya, suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU dan diharapkan independen dalam kenyataannya terkesan tidak boleh menjadi anak durhaka sehingga perlu mengalah pada pembuat UU. Pada saat yang lain muncul tumpah tindih antarlembaga karena peraturannya juga kurang selaras. Akibatnya terjadi ketidakpastian wewenang atas suatu masalah.
Sengketa semacam itu bisa berdampak luas dan merugikan rakyat. Terutama jika sengketa melibatkan Presiden dan DPR karena berpotensi mempengaruhi jalannya pemerintahan.Â
Di sinilah kita bisa kembali mensyukuri keberadaan Mahkamah Konstitusi. Kemampuan MK memutus secara adil sengketa kewenangan lembaga negara memberi kepastian dan pencerahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan wewenang itu MK bisa memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di jalur konstitusi.
Ketiga, MK memperteguh tegaknya demokrasi dengan mencegah upaya-upaya penggulingan presiden dengan alasan-alasan politis.Â
Sepanjang 10 tahun terakhir , pemerintahan Indonesia sering dihadapkan pada seruan-seruan  yang menghendaki pemakzulan presiden. Segelintir pihak mencatut  "people power" untuk menghasut rakyat agar menyepakati pencabutan mandat presiden.
