"Saya kira itu kepala daerah yang mesti diangket, diinterpelasi, dan dilengserkan!"
Kata-kata tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam satu kesempatan dialog Kompas Talks bersama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) pada Sabtu, 24 Oktober 2020.Â
Ketika mengucapkannya rona mukanya sedikit menegang sambil memberikan tekanan pada intonasi suara. Tanda bahwa ia sungguh-sungguh dalam menyampaikan.
Mendengarkannya dari sambungan Zoom, saya berusaha menangkap setiap penjelasan penting sang gubernur. Sebab penjelasan itu merupakan jawaban atas "laporan" dan pertanyaan yang saya ajukan dalam dialog.
Sore itu saya menjadi peserta pertama yang laporan dan pertanyaannya ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah. Beruntung tidak banyak peserta yang mengajukan pertanyaan sehingga tersedia cukup waktu bagi narasumber untuk memberi penjelasan. Lebih disyukuri lagi Gubernur Ganjar menanggapi laporan saya secara terbuka dan agak panjang lebar.
Laporan yang saya maksud berupa curhat dan keluh kesah Satgas Covid-19 di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah kebetulan karena Gubernur Ganjar Pranowo merupakan Ketua Umum KAGAMA sehingga acara Kompas Talks bersama KAGAMA sekaligus saya manfaatkan untuk meneruskan curhat tersebut.
***
Cerita bermula dari artikel "Pak Ganjar, Lihatlah Pesta Corona di Purbalingga Ini!" yang saya tayangkan di Kompasiana pada 28 September 2020. Tak diduga artikel itu mendapatkan perhatian yang lumayan luas.
Tak terduga pula beberapa hari kemudian saya menerima beberapa penjelasan dan pengakuan dari sumber-sumber di dalam Satgas Covid-19 Kabupaten Purbalingga.
Sumber pertama menyoroti data pandemi dan ketegasan aparat di Purbalingga. Wewenang unsur-unsur di dalam Satgas juga disinggung. Melengkapi kemudian sumber kedua yang mengungkap lebih rinci dan menjabarkan permasalahan penanganan pandemi di daerah.
Curhat mereka lumayan mengejutkan sekaligus memprihatinkan. "Saya seperti bawahan yang lainnya, sudah jengah dengan penanganan pandemi", kata sumber kedua.