Seorang pelajar menjadi kuli untuk mendapatkan uang guna membeli smartphone agar bisa mengikuti sekolah daring. Ada pula anak yang harus membantu orang tuanya berjualan demi mendapatkan tambahan uang guna membeli paket internet. Sementara itu seorang ayah dari keluarga kurang mampu terpaksa mencuri ponsel pintar agar anaknya bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Sekelompok murid mendaki bukit dan memanjat pohon demi menjangkau sinyal internet. Di tempat lain lagi seorang pemilik warung pecel menyumbangkan akses internet untuk dimanfaatkan secara gratis bagi anak-anak sekitar.
Peristiwa-peristiwa di atas hanya sebagian kecil potret masalah pendidikan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Masih ada banyak potret yang tak terkabarkan, tapi nyata adanya.
Apa maknanya?
Bagi saya mereka sedang beramai-ramai menegur kita secara keras dan teguran itu mempermalukan kita. Mempermalukan Indonesia sehingga mestinya negara dan pemimpin kita juga merasa malu yang sangat dalam. Sebabnya sudah 75 tahun lepas dari penjajahan, tapi Indonesia belum bisa memerdekaan rakyatnya dari permasalahan mendasar bernama pendidikan.
Bukan cerita baru. Kabar muram soal pendidikan hampir tak pernah selesai kita dengar, baca, dan saksikan selama ini. Bentuk dan rupa problemnya nyaris lengkap. Segala macam masalah dunia pendidikan ada di Indonesia dan cerita-cerita yang sama sering berulang.
Ironisnya selama ini janji untuk memperbaiki dunia pendidikan juga terkesan hanya diulang-ulang seolah-olah kita sedang menjalankan amanat konstitusi.
Memang perintah undang-undang dasar bahwa pendidikan harus diurus sebaik mungkin. Undang-undang menyebutkan pendidikan ialah hak bagi semua warga negara Indonesia.
Namun, janji yang terus diulang lebih memperlihatkan bahwa selama ini kita gagal memenuhi amanat tersebut. Ada perbaikan, tapi belum menyelesaikan masalah utama. Jika pun tersentuh, skalanya masih sangat kecil.
Barangkali benar bahwa negara dan pemerintah sejak dulu hingga sekarang tak sungguh-sungguh memandang pendidikan. Menoleh pun hanya sekejap. Pendidikan tak dilirik setajam negara memandang urusan ekonomi.
Sempat ada harapan dari janji Presiden Joko Widodo yang pada periode kedua kepemimpinanya hendak mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia sebagai pelengkap dari pembangunan infrastruktur pada lima tahun pertamanya.
