Mohon tunggu...
Wara Katumba
Wara Katumba Mohon Tunggu... independen -

POLITIK LU TU PENGADU (POLITIKus LUcu TUkang PENGAngguran berDUit

Selanjutnya

Tutup

Politik

Hak Angket KPK, DPR "Taman Kanak-Kanak Menjelmah Taman Badut"

30 April 2017   13:20 Diperbarui: 30 April 2017   13:47 541
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: photobucket.com

"Saya ketika mengambil sikap harus mengusulkan hak angket, saya tahu risikonya tapi saya tidak mau munafik dalam melaksanakan politik. Saya tahu dampaknya tapi tidak mau mengandalkan pencitraan," ujar Masinton. (Sumber)

Pernyataan kekecewaan yang ditunjukkan Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari PDIP kepada Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat (Gerindra cs) yang awalnya mendukung Hak Angket KPK kemudian menolak disidang paripurna DPR memperlihatkan betapa mudahnya Fraksi PDIP sebagai partai tua yang sudah berpengalaman harus dipecundangi dan keok ditangan Gerindra cs.

Padahal dari awal Masinton menyadari resiko mengusulkan Hak Angket KPK, tentu resiko utamanya adalah akan berhadapan dengan publik terutama rakyat yang mendukung pemberantasan korupsi.

Gerindra cs berhasil bermain politik cerdik untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka tidak setuju Hak Angket KPK dengan cara walk out saat sidang paripurna padahal dibelakang layar justru mendorong-dorong “mengkompori” dan berhasil meyakinkan semua fraksi ikut menyetujui Hak Angket KPK.

Gerindra cs menyadari dengan menyetujui Hak Angket akan menimbulkan antipati publik dan betul apa yang dikatakan Masinton "Yang disajikan adalah politik kemunafikan”.

Mestinya Masinton dan PDIP menyadari resiko antipati publik apalagi proses Hak Angket terjadi di pemerintahan sekarang, pemerintahan Presiden Jokowi yang didukungnya dan Presiden sendiri notabennya adalah kader partainya.

Apa keuntungan yang didapat PDIP dengan menyetujui usulan Hak Angket KPK? Justru dianggap berlawanan arah dan melegitimasi pemerintahan sekarang yang secara tidak langsung tidak pro pemberantasan korupsi.

Tidak hanya PDIP ikut menyetujui Hak Angkat KPK, ada beberapa partai pendukung pemerintahan seperti Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, PPP dan yang bukan pendukung pemerintah ada PKS yang melihat situasi dan kondisi apakah memungkinkan tau tidak menyetujui Hak Angket KPK.

Partai-partai yang tergabung dalam rapat paripurna mengambil keputusan setuju Hak Angket KPK mempertontonkan aksi seperti taman belajar dan bermain anak-anak yang mengingatkan kita dengan ucapan almarhum Gus Dur  “Taman-Kanak-Kanak”.

sumber: photobucket.com
sumber: photobucket.com

Publik pasti setuju ucapan almarhum Gus Dus soal taman kanak-kanak yang diperlihatkan DPR seperti:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun