APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan mencakup masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. APBD memiliki beberapa fungsi, termasuk alokasi anggaran untuk berbagai program, proyek, dan kegiatan di daerah. Fungsi-fungsi APBD berdasarkan Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 meliputi pengaturan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengawasan keuangan daerah.
Komponen APBD Waropen Tahun 2023 terdiri dari PAD, TKDD dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Peliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah. TKDD meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Lainnya yang Meliputi Pendapatan Transfer Antar Daerah.
APBD sendiri bersumber dari Retribusi, Pendapatan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan (Personal Income Taxes), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada dasarnya APBD adalah instrumen penting dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah, yang memastikan pengelolaan dana secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Kabupaten Waropen pada tahun 2023 melalui Peraturan Bupati Waropen menetapkan APBD sebesar Rp.971,96 M (Sembilan ratus tujuh puluh satu, Sembilan puluh enam milyar rupiah) pada triwulan II tahun anggaran berjalan, hal tersebut disebabkan karena DPRD waropen selama 60 hari kerja setalah penyerahan dokumen APBD dari Pemerintah Daerah kepada DPRD tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang tidak terkonfirmasi kepada publik.
Komponen Pendapatan APBD Waropen Tahun 2023 sebagai berikut:
Informasi detil APBD pada gambar berikut ini:
Dilansir dari PORTAL APBD DJPK Kemenkeu, sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi penyerapan APBD Waropen sebesar Rp.971,32 M atau 99,93%. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tahun 2023 menetapkan rencana sebanyak 85 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.915,959,965,104.
REALISASI
Pada Realisasi Pelakksanaan Program sampai dengan November 2023, tercatat beberapa pergeseran anggaran sehingga terjadi pengurangan beberapa program dari yang direncanakan sebanyak 85 menjadi 67 program dengan nilai realisasi sebesar Rp.646.625.523.189,00. dari data tersebut, setelah diolah oleh penu dan diketahui terdapat 9 program yang dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran 10 sampai 200 an milyar, prohram-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Berikut daftar pelaksanaan program dan alokasi serta realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten waropen tahun anggaran 2023:
- Administrasi Pemerintahan Desa Rp4,150,003,818
- Aplikasi Informatika Rp450,000,000
- Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Rp19,359,954,235
- Hubungan Industrial Rp676,647,133
- Kawasan Permukiman Rp7,885,843
- Kepegawaian Daerah    Rp1,886,212,631
- Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah     Rp2,594,195,275
- Pelayanan Penanaman Modal Rp348,964,000
- Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp468,136,000
- Pemberdayaan Sosial    Rp929,053,325
- Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat    Rp45,288,244,313
- Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rp19,996,579,643
- Penanggulangan Bencana Rp23,559,256
- Penataan Desa Rp186,727,659
- Pencatatan Sipil Rp-
- Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp680,400,000
- Pendaftaran Penduduk Rp122,138,500
- Penempatan Tenaga Kerja Rp136,000,000
- Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Rp208,084,517
- Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp3,632,997,861
- Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rp3,679,332,283
- Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan    Rp135,989,361
- Pengelolaan Keuangan Daerah Rp154,163,833,134
- Pengelolaan Pelayaran Rp5,499,692,000
- Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp26,608,400,896
- Pengelolaan Pendidikan Rp7,539,750,000
- Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp439,743,500
- Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp1,094,901,293
- Pengelolaan Persampahan Rp1,957,246,948
- Pengelolaan Profil Kependudukan Rp1,938,685,216
- Pengelolaan SDE Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Rp-
- Pengembangan Bahasa Dan Sastra Rp1,294,500,000
- Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp5,500,000,000
- Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rp10,024,150,000
- Pengembangan Kesenian Tradisional Rp466,344
- Pengembangan Kurikulum Rp110,000,000
- Pengembangan Perumahan Rp1,218,214,856
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp901,388,601
- Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Rp571,409,015
- Pengembangan Umkm Rp-
- Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp24,331,958
- Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp-
- Pengendalian Pencemaran Danatau Kerusakan Lingkungan Hidup    Rp134,493,973
- Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp-
- Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp10,482,745,000
- Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp154,113,304
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan     Rp182,391,333
- Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum     Rp7,060,855,113
- Peningkatan Kualitas Keluarga   Rp-
- Peningkatan Peran Partai, Pendidikan, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Rp2,104,734,485
- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Rp268,111,395,591
- Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp5,815,567,250
- Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian    Rp61,498,053
- Penyelenggaraan Jalan Rp14,226,017,500
- Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Rp36,800,000
- Penyelenggaraan Pengawasan Rp7,161,044
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp1,119,633,000
- Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Rp2,736,409,015
- Penyuluhan Pertanian Rp2,334,900,557
- Perekonomian Dan Pembangunan Rp-
- Perencanaan Lingkungan Hidup Rp45,755,966
- Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah     Rp2,922,524,203
- Perlindungan Dan Jaminan Sosial Rp2,021,079,245
- Perlindungan Perempuan Rp87,400,000
- Promosi Penanaman Modal Rp107,775,677
- Rehabilitasi Sosial Rp3,024,453,466
- Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Rp-
- Grand Total Rp646,625,523,189
Dari sebanyak 68 program pemerintah kabupaten waropen TA 2023, dapat dibagi kedalam komponen danjenis belanja pada gambar berikut:
dok. pri
Sampai dengan berita ini ditulis, Pemerintah Daerah Kabupaten belum mempublikasikan Laporan Kinerja Pemda atas perencanaan dan Pelakasanaan serta Evaluasi Capaian Kenerja Pemerintah sebagai alat ukur berhasil dan tidaknya Program yang dilaksanakan.
Selanjutanya untuk link lengkap detail APBD, Program keja, sampai dengan realisasi anggaran per kegiatan, pengunjung dapat menghubungi penulis dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar.
Waropen, 7 April 2024.
