Persoalan umum pemuda dalam masyarakat Indonesia setengah jajahan adalah Pendidikandan dan Pekerjaan. Sebab pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat menjadi modal bagi pemuda untuk mengembangkan diri menjadi tenaga produktif  untuk ambil bagian dalam memajukan kondisi rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, pendidikan yang menjadi hak dasar setiap pemuda dan warga Negara Indonesia, masih saja dirampas  oleh Negara. Pendidikan yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945 dimana pendidikan adalah hak warga Negara dan pemerintah wajib menyelenggarakannya. Akan tetapi, kebijakan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi,  telah menjadikan pendidikan ini sebagai komoditas yang berorientasi keuntungan.
Kemudian orientasi politik pendidikan di Indonesia, dijadikan sebagai alat kebudayaan untuk melegitimasi segala kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, politik, budaya dan militer yang menguntungkan bagi imperialis AS dan feodalisme. Sistem pendidikan yang tidak ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat hingga saat ini, melahirkan watak-watak yang anti progesif untuk mengabdi kepada rakyat. Sehingga saat ini banyakkita temukan kaum-kaum intelektuil baik yang bergelar Sarjana, Master, Profesor, menjadi penghamba bagi Rejim boneka dan perusahaan-perusahan yang melanggengkan kepentingan imperialis AS dan feodalisme.
Sementara itu, sempitnya lapangan pekerjaan menjadi persoalan bagi pemuda di Indonesia. Dari total angkatan kerja di Indonesia berjumlah 118 juta orang, saat ini penggangguran di Indonesia terhitung sebanyak 71,4 Juta dan bekerja serabutan sekitar 58 Juta orang. Sedangkan pengangguran di usia muda di Indonesia, berjumlah 4,9 juta orang. Sementara pengganguran yang berlatar belakang dari lulusan mahasiswa berjumlah 1,2 juta orang[1]. Pemuda yang disebut sebagai kekuatan produktif di Indonesia bahkan tidak diberikan akses atas lapangan pekerjaan untuk dapat mengembangkan kemampuan skill dan ilmu pengetahuan untuk mendukung perjuangan reforma agraria sejati dan industry nasional di Indonesia sebagai syarat kemajuan rakyat Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi, bagaimana rejim boneka mempertahankan jumlah penggangguran yang tinggi agar mendapatkan legitimasi atas politik upah murah di Indonesia.
[1] http://www.b ps.go.id/getfile.php?news=1102, Keadaan ketenagakerjaan per februari 2014. Diakses pada tanggal 21 Juni 2014, pukul 09.31 WIB
