Transformasi Mahasiswa Wilayah Tertinggal di Era Politik Digital

Saat ini kita sedang menyaksikan bagaimana sirkulasi kehidupan yang berputar di dunia saat ini mulai diambil alih oleh teknologi yang telah mengubah banyak aspek kehidupan, diantaranya mencakup sistem informasi dan ranah politik di mancanegara.

Eksistensi teknologi kini telah menimbulkan proses digitalisasi secara masif. Bahkan, teknologi kini telah mampu menciptakan transformasi besar pada dunia politik, diantaranya seperti dapat menentukan cara pengambilan keputusan politik dan bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik atau demokrasi di dalam suatu negara.

Transformasi teknologi yang mengubah sistem pada dunia politik tentunya memiliki visi untuk memberikan kemudahan atau efisiensi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirnya teknologi digital, baik itu informasi melalui internet, media sosial, maupun aplikasi berbasis digital, telah menjadi bukti bagaimana aksesibilitas yang disediakan semakin progresif seiring berjalannya waktu.

Namun, sudahkah pemerintah terkhusus bagi pemerintah Indonesia telah memastikan jika dari sekian banyak akses yang telah mereka berikan dalam dunia politik telah diimplementasikan bagi seluruh lapisan masyarakat? Tentu hal ini menjadi salah satu hal yang harus digaris bawahi oleh pemerintah sebagai upaya dalam menghapus kesenjangan sosial yang terjadi akibat keterbatasan akses bagi masyarakat yang hidup di daerah pedalaman atau tertinggal. Sebab, politik tidak bisa jika hanya dipandang sebelah mata, terutama oleh warga negara Indonesia yang hidup di negara demokrasi.

Melek digital sangat diperlukan dalam ranah politik, karena partisipasi masyarakat Indonesia membangun identitas negara demokrasi dan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Apalagi Indonesia dengan berjuta-juta anak muda, bahkan Indonesia punya mahasiswa yang siap turut serta dalam memajukan bangsanya lewat proses politik yang transparan dan adil bagi setiap warganya. 

Lantas, apa sajakah hambatan yang seringkali dihadapi oleh mahasiswa di wilayah tertinggal dalam memanfaatkan teknologi digital di dunia politik?

• Keterbatasan Pendidikan Politik: Berbagai wilayah tertinggal memiliki keterbatasan akan sumber informasi politik baik itu yang bersumber dari buku maupun melalui pengajaran pada pendidikan formal seperti di sekolah. Belum lagi, informasi politik yang terdapat di buku tidak semuanya mampu menyediakan informasi terkini seperti kebijakan politik maupun permasalahan yang terjadi di ranah politik. Selain itu juga, masih banyak sekolah maupun kelompok masyarakat di wilayah tertinggal tidak mendapatkan perhatian yang cukup mengenai politik yang dapat mendorong mereka menjadi masyarakat yang melek politik.

• Infrastruktur Internet yang Tidak Memadai: Mahasiswa di wilayah tertinggal seringkali memiliki hambatan terhadap infrastruktur dan perangkat yang baik. Pelaksana Tugas Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kemenkominfo Yulis Widyo Marfiah mengatakan, meski penetrasi internet di kabupaten tertinggal mencapai 82,6 persen dari total penduduk kabupaten tertinggal bukan berarti pekerjaan rumah memeratakan akses internet selesai. Sebab, masih ada 17,4 persen dari total penduduk kabupaten tertinggal yang belum terkoneksi internet. Sehingga, kendala internet menjadi salah satu hambatan utama yang membatasi kemampuan mahasiswa di wilayah tertinggal untuk mengakses berbagai jenis informasi atau platform digital yang lebih kompleks.

• Keterbatasan Akses dalam Forum Diskusi Politik: Mahasiswa di wilayah tertinggal masih sulit mendapatkan kesempatan berpartisipasi di dalam suatu forum diskusi politik. Karena, meskipun pada beberapa kampus maupun lembaga memiliki organiasi/komunitas, tidak semua organisasi menyediakan forum diskusi politik. Diskusi-diskusi yang ada di wilayah tertinggal juga cenderung hanya terpaku pada isu-isu lokal yang lebih praktis. Sedangkan, isu-isu dalam skala yang lebih luas seperti isu global jarang dibahas. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kepercayaan terhadap forum terutama yang berbasis online karena mereka menganggap jika forum online cenderung kurang transparan dalam menjaga data pribadi mereka. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengatasi kendala infrastruktur dari pemerintah secara efektif juga dapat mempengaruhi kepercayaan mahasiswa.

Dalam mewujudkan transformasi mahasiswa wilayah tertinggal sehingga bisa melek politik digital tentunya memerlukan berbagai pendekatan holisitik, baik itu dari peningkatan akses teknologi maupun ketersediaan forum diskusi politik yang lebih masif. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai langkah konkret dalam mewujudkan transformasi tersebut, yakni:

• Menciptakan Sarana Teknologi yang Aman: Pemerintah perlu melakukan percepatan infrastruktur internet seperti pemasangan Wi-Fi gratis di kampus-kampus dan berbagai tempat publik, penggunaan jaringan internet berbasis fiber optik, mengurangi biaya akses internet, serta pemberian subsidi perangkat teknologi bagi para mahasiswa yang transparan dan memiliki jaminan keamanan privasi bagi masyarakat.

• Pendidikan Literasi dan Politik Digital: Pengadaan program pelatihan literasi digital perlu diselenggarakan setidaknya untuk membangun keterampilan dasar mahasiswa dalam menggunakan aplikasi dan algoritma media sosial terkhusus untuk berpartisipasi dalam proses politik.

• Mendorong Partisipasi dalam Diskusi Politik: Berbagai universitas, instansi, lembaga, maupun pemerintah bisa menciptakan forum diskusi politik, baik secara online maupun offline seperti melahirkan bebrbagai komunitas yang terbuka bagi seluruh kalangan mahasiswa, seminar, webinar, serta debat tentang isu politik hingga skala  global yang dilakukan secara teratur.

Tentunya, transformasi mahasiswa wilayah tertinggal di era politik digital merupakan proses yang kompleks. Meskipun hambatan politik digital begitu besar, mahasiswa di daerah tertinggal harus bisa melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan dari kekuatan teknologi untuk berpartisipasi dalam proses politik terutama dalam mengadvokasi perubahan menuju generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan bagi mahasiswa di wilayah tertinggal. Sebagaimana, mahasiswa merupakan kalangan masyarakat yang memegang masa depan demokrasi bangsa Indonesia.