Ada hal yang berbeda dan sangat menonjol dalam pidato awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai presiden RI ke-7 yang baru saja mengucap sumpah dan janji presiden kemaren tanggal 20 Oktober 2014.Dengan lugas dan tegas Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mengembalikan jati diri Indonesia yang dicita-citakan oleh founding father saat awal kemerdekaan, yaitu Indonesia sebagai Negara Maritim yang berkepribadian dan berkarakter kuat.Presiden Jokowi tampaknya secara fundamental ingin mentransformasi konsep pembangunan Negara dari pembangunan berbasis lahan daratan (land based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan (ocean based development).
Di satu sisi, ide cemerlang dari Presiden Jokowi ini perlu diacungkan dua jempol.Mengapa demikian?, karena strategi ini merepresentasikan beberapa semangat dan karakter bangsa yang sesungguhnya.Pertama; Ide ini menunjukkan Jokowi mewarisi semangat sumpah pemuda yang kaya akan semangat perubahan dan cita-cita besar.Seperti halnya semangat sumpah pemuda, Jokowi ingin menularkan sikap optimisme dan semangat muda yang selalu ingin berubah cepat untuk mewujudkan Indonesia kuat dengan mengembangkan sektor maritim.Kedua; Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau, haruslah tetap dijaga sebagai SATU KEUTUHAN yang bulat.Tidak ada jalan lain untuk menjaga keutuhan NKRI melainkan dengan mewujudkan ketahanan Indonesia di bidang Maritim.Tanah air yang satu, bangsa yang satu serta bahasa yang satu, haruslah dipertahankan melalui ketahanan maritim yang SATU alias BULAT.Bahwa “DI LAUT JUSTRU KITA JAYA, sebagai semboyan nenek moyang kita dahulu”, kata Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya!.Ketiga; semangat ini seolah memecah kebuntuan dan kekhawatiran akan keterbatasan sumber daya dan kekuatan pangan Indonesia di masa depan yang selama ini hanya mengandalkan kegiatan pertanian berbasis lahan darat, dan masih belum mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia yang justru jauh lebih kaya dan menjanjikan prospek ekonomi.
Pada sisi yang lain, semangat dan terobosan pemikiran out of the box dari Presiden Jokowi ini menyisakan beberapa tanda tanya besar. Apakah komitmen ini akan dapat diimplementasikan alias dieksekusi?, apakah sudah ada rencana strategis jangka panjang serta action plan yang konkrit untuk merealisasikan ide cemerlang tersebut?.Dan yang lebih penting lagi, siapa orang kepercayaan yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk membantu beliau dalam mengeksekusi komitmen tersebut?.Persoalan eksekutor dan policy maker yang akan ditunjuk sebagai nahkoda Kementerian Maritim ini adalah factor yang sangat kritikal di tahap awal kepemimpinan Jokowi saat ini. Sebab, jika Jokowi tidak hati-hati dalam menunjuk Menteri Kemaritiman ini, maka semua hasrat besar Presiden untuk menggerakkan pembangunan berbasis kelautan, akan berpotensi menjadi terombang-ambing seperti ombak di lautan luas.
Sebagai rakyat Indonesia saya mengingatkan bahwa posisi ini hendaknya bersih (clean) dari rebutan para politikus partai pendukung, serta juga diharapkan terbebas dari keharusan menteri yang berlatar belakang militer atau angkatan laut.Mengapa demikian?, karena jika posisi ini diisi oleh seseorang berlatar belakang politik tertentu atau dari kedinasan militer, maka kebijakannya akan rentan dari intervensi kelompok serta kepentingan tertentu.Disamping itu, juga akan berpotensi kepada kebijakan kemaritiman yang partial alias dangkal akibat kompetensi yang tak utuh dari sang menteri di bidang ilmu kemaritiman.Karena bicara Kemaritiman bukanlah hanya bicara pertahanan laut, bukan pula hanya bicara claim politik kelautan.Tak kalah pentingnya juga untuk membicarakan potensi dan pengolahan sumber daya kelauatan Indonesia, membicarakan karakter dan tipologi kawasan laut Indonesia, berbicara tentang system logistic perikanan, tentang social budaya masyarakat kelautan serta banyak lagi persoalan penting dan fundamental kemaritiman yang tak dikenal khalayak awam.Maka, hendaknya Jokowi mampu menyerahkan urusan ini kepada orang yang tepat yaitu dari kalangan professional murni yang memang sebagian besar hidupnya sudah didedikasikan untuk mendalami, meneliti, mengabdi serta berkarya di bidang perikanan dan kelauatan Indonesia.Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang tepat untuk menjadi Menteri Kemaritiman dari kalangan professional murni?.Menyimak prediksi beberapa lembaga survey yang dimunculkan oleh media cetak dan elektronik seperti Repulbika Online serta TVOne, telah muncul beberapa nama calon kuat Menteri Kemaritiman dari kalangan professional, antara lain Dr. Rizal Sukma (CSIS),Dr. Arif Satria (Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan) serta Prof. Indroyono Soesilo (Sesmenkokesra).Siapa yang paling tepat untuk ditunjuk Jokowi dari nama-nama tersebut?.
Agar lebih obyektif, perlu dipertimbangkan kriteria pemilihan yang jelas.Menurut hemat saya, antara lain kriteria calon menteri kemaritiman haruslah: orang yang sangat memahami seluk beluk kelautan dan perikanan Indonesia baik secara keilmuan, manajemen maupun segudang persoalan latennya, juga haruslah orang yang dengan kepakarannya sudah berkontribusi aktif dalam merancang dan mengembangkan system tata kelola laut dan ikan Indonesia khususnya dalam masa kepemimpinan SBY lalu.Serta yang tidak kalah pentingnya haruslah orang muda dengan cadangan energi dan kecepatan eksekusi yang tinggi.Semangat sumpah pemuda seperti yang tergambar dalam gerak dan pemikiran Presiden Jokowi haruslah ditopang dan diimbangi oleh sebanyak mungkin tokoh muda yang masuk dalam jajaran kabinetnya, apalagi sebagai menteri kemaritiman yang akan mengarungi lautan luas dengan berbagai tantangan dan hadangan gelombang badai yang tidak sedikit.Diantara kandidat professional yang muncul tersebut, Dr. Arif Satria tampaknya lebih cocok dan memenuhi kriteria di atas untuk dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Kemaritiman di periode awal 5 tahun pemerintahan baru ini.Disamping yang bersangkutan adalah tokoh muda berusia 43 tahun, sumbangan pemikiran dan berbagai gagasannya dalam pembangunan system kelautan dan perikanan Indonesia dewasa ini juga sudah diakui bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Negara tetangga, dimana beliau sering menulis dan diundang dalam forum-forum ilmiah tingkat nasional dan internasional tentang kemaritiman. Sebagai bukti keterlibatan aktifnya untuk berkontribusi pada ranah pengembangan kelautan dan perikanan Indonesia di era pemerintahan SBY, Dr. Arif Satria ditunjuk menjadi Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan sampai sekarang dan menjadi Anggota Dewan Kelautan Indonesia bentukan Presiden Sby. Bahkan, sekarang pun Dr. Arif Satria adalah satu-satunya cendikiawan yang diminta sebagai pokja Nelayan dan Perikanan di tim transisi Jokowi-JK yang telah merampungkan rancangan dan garis besar program pemerintah Jokowi di bidang perikanan dan kelautan.Adalah sangat pantas, jika rancangan program bidang Nelayan dan Perikanan di tim transisi diteruskan implementasinya oleh orang yang bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam menyusunnya.
Kini, kewenangan menunjuk Menteri Kemaritiman tersebut sepenuhnya kita kembalikan kepada Presiden Jokowi.Kami sebagai rakyat hanya berharap, semoga Presiden dapat menempatkan The Right Man on The Right Place, demi kejayaan dan kekuatan maritim Indonesia di masa depan.
Semoga Pak Jokowi dan tim transisinya membaca dan mendengarkan pertimbangan ini!.
