Mohon tunggu...
Mariano Hikon
Mariano Hikon Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Setahun Kinerja Jokowi-Jusuf Kalla

26 Oktober 2015   09:35 Diperbarui: 26 Oktober 2015   10:35 247
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Melihat kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama setahun, sebagian masyarakat Indonesia menilai kinerjanya cenderung mengarah pada kegagalan. Kehidupan rakyat semakin sulit akibat harga-harga yang mencekik, apalagi kebijakan-kebijakan presiden yang tidak pro rakyat dan lebih memihak pada pemodal asing. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin geram terhadap pemerintahan. Dari hasil survei yang dilakukan dalam beberapa bidang, dikatakan kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum sampai memenuhi target yang diinginkan.

Seperti yang kita ketahui saat ini mengenai beberapa fakta yang mempertegas lemahnya kepemimpinan Jokowi, misalkan :

  1. Kemiskinan dan kesenjangan sosial meningkat.
  2. Lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum.
  3. Meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa.
  4. Hutang luar negeri semakin meningkat.
  5. Pembakaran lahan merajalela.
  6. Transparansi dan akuntabilitas mega proyek bermasalah, serta melanggar asas-asas Good Government Governance (kereta cepat Jakarta-Bandung).
  7. BBM dan harga sembako melonjak.
  8. Stabilitas politik dan parpol serta tatanan politik amburadul.
  9. Penerimaan pajak menurun.
  10. Ekspor turun, impor naik tajam.
  11. Ketua umum Parpol memonopoli angkutan minyak (mafia migas).
  12. Izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont diperpanjang (pro asing).

Diawal pemerintahannya, Jokowi pun mulai bekerja, kerja dan kerja sesuai gayanya. Semua kebijakan langsung ditempuhnya secara nyata yang mana semakin membingungkan publik, salah satu contohnya : disaat harga minyak dunia turun, pemerintahan Jokowi malah mencabut BBM bersubsidi dan menaikan harga BBM.

Jadi, dapat dikatakan semua ini terjadi karena kurang adanya komunikasi politik dari pemerintahan terhadap publik. Masyarakat sebenarnya punya hak mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan.

Harapan saya, kedepannya pemerintah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sebab kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari campur tangan dan partisipasi masyarakat.

Sekian,…………..

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun