Pemikiran Politik Thomas Hobbes

6. Hubungan antara Individu dan Negara:
Hobbes memandang hubungan antara individu dan negara sebagai hubungan timbal balik yang didasarkan pada kontrak sosial. Individu menyerahkan sebagian besar kebebasan mereka kepada negara, dan sebagai gantinya, negara bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari ancaman internal maupun eksternal. Hobbes menekankan pentingnya ketaatan individu terhadap negara, karena tanpa ketaatan, otoritas negara akan runtuh dan masyarakat akan kembali ke kondisi alami.

Namun, Hobbes juga mengakui bahwa ada batasan dalam ketaatan individu terhadap negara. Jika negara tidak mampu melindungi individu atau bertindak sewenang-wenang sehingga menyebabkan kekacauan, maka kontrak sosial dianggap gagal. Dalam kasus ini, individu memiliki hak untuk mencari perlindungan lain, meskipun Hobbes tidak mengadvokasi revolusi secara eksplisit.

7. Pandangan tentang Agama dan Kekuasaan:
Hobbes hidup pada masa ketika agama memiliki pengaruh besar terhadap politik dan kehidupan masyarakat. Dalam Leviathan, ia menekankan pentingnya memisahkan agama dari kekuasaan negara. Hobbes percaya bahwa otoritas agama sering menjadi sumber konflik dan mengancam stabilitas politik. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penguasa negara harus memiliki kendali penuh atas urusan keagamaan, sehingga tidak ada otoritas lain yang dapat menyaingi kekuasaannya.

Namun, Hobbes tidak menolak agama secara keseluruhan. Ia mengakui nilai-nilai agama sebagai alat untuk mendukung ketaatan kepada penguasa. Menurut Hobbes, agama dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi penguasa dan mendorong warga negara untuk mematuhi hukum.

8. Relevansi Pemikiran Hobbes:
Pemikiran Hobbes tentang kekuasaan dan kontrak sosial memiliki relevansi yang signifikan dalam perkembangan teori politik modern. Gagasannya menjadi landasan bagi pandangan realis dalam hubungan internasional, yang menekankan pentingnya kekuatan dan otoritas dalam menjaga stabilitas. Hobbes juga dianggap sebagai pelopor dalam mengembangkan gagasan tentang negara modern, yang menekankan kedaulatan dan otoritas terpusat.

Namun, pemikiran Hobbes juga menuai kritik. Banyak yang berpendapat bahwa pandangannya tentang sifat dasar manusia terlalu pesimistis dan tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Selain itu, gagasan tentang kedaulatan absolut sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Meski demikian, pemikiran Hobbes tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam filsafat politik dan terus dipelajari hingga hari ini.