Kebijakan Anggaran Ketenagakerjaan Indonesia, Perbandingan dengan Negara-negara OECD (3)

Menurut OECD, terdapat lima alasan yang mendasari pentingnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan pelatihan vokasi bagi pekerja yaitu:

1. Perusahaan menyediakan pelatihan yang spesifik untuk pekerjanya, namun hanya sedikit insentif yang diberikan untuk pelatihan yang sifatnya umum, 

2. Perusahaan lebih memilih anak muda yang sudah siap kerja, ketimbang yang tidak memiliki pengalaman sama sekali, 

3. Angkatan kerja yang memiliki pendidikan rendah, sulit untuk mengembangkan keterampilan baru, 

4. Pekerja yang memiliki keterampilan tinggi akan mendorong meningkatnya keterampilan rekan kerja lainnya, 

5. Studi menunjukkan program vokasional dapat meningkatkan imbal hasil pekerja di pasar kerja. Lima alasan inilah yang mendasari mengapa negara-negara OECD memberi perhatian terhadap pentingnya pelatihan vokasi.

Menurut G20, pembiayaan untuk pelatihan vokasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah, pemilik usaha, dan individu. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan awal sebagai bagian dari pendidikan universitas, juga untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian pekerja bagi yang belum bekerja atau yang memiliki resiko kehilangan pekerjaan karena krisis. Termasuk memberikan subsidi baik langsung maupun tidak langsung untuk sektor swasta contohnya pinjaman yang disediakan untuk perusahaan yang menyediakan pelatihan, dan lain-lain. Pemilik usaha atau sektor swasta menyediakan anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas.

Pemilik usaha dapat menyediakan dukungan anggaran untuk lembaga pelatihan, atau melakukan pelatihan bersama untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat. Individu atau pekerja menyediakan waktu dan uang untuk memastikan skill dan kompetensinya mengikuti perkembangan. 

Ada kalanya individu mengluarkan sebagaian pendapatannya untuk mengikuti pelatihan. Namun bagi pekerja yang pendapatannya rendah, sulit untuk mengakses pelatihan. Dalam kondisi inilah peran pemerintah dan juga swasta dalam menyediakan pelatihan vokasi menjadi penting.

Dan ketiga, pembagian terbesar berikutnya di dalam program pasar tenaga kerja adalah untuk administrasi dan pelayanan ketenagakerjaan publik. Alokasinya adalah dalam rentang 8,28% sampai 9,85% dari total anggaran untuk pasar tenaga kerja. Bila dibandingkan dengan PDB, setidaknya ada di kisaran 0,12-0,14 persen.