Jumat, 6 Januari 2023 FISIP UMJ menggelar webinar dengan topik "Menyoal Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 Era Digital".
Prof. Siti Zuhro, Dosen Pascasarjana FISIP dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sekaligus pengamat politik dari LIPI membuka diskusi dengan pernyataan bahwa topik yang diangkat luar biasa, sangat relevan dan signifikan yang diinisiasi dan disiapkan dengan sangat bagus.
Apa yang perlu diketahui secara mendalam dalam menyoal etika komunikasi politik menjelang pemilu 2024 era digital ini adalah pemahaman tentang etika politik dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Etika politik dalam berdemokrasi sangat esensial.
Etika politik sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar nuansa politik lebih sehat dan rasional. Politik memiliki etika, bukan sesuatu yang buruk, jorok, dan bermakna negatif. Di dalamnya terdapat filsafat politik, moral politik, dan etika politik sehingga terdapat kepatutan dalam berpolitik.
Isu moralitas merupakan masalah mendasar di tubuh bangsa saat ini, disebabkan oleh minimnya penekanan nilai moral dalam proses pendidikan, sistem demokrasi dengan politik berbiaya tinggi, serta lemahnya pengawasan dan keteladanan. Elit politik tidak padu antara ucapan dan tindakan.
Keadaban publik menurun, masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keramahan, sopan, santun, dan penuh keadaban sekarang terjebak dalam perilaku kekerasan dan bentuk-bentuk ketidakadaban lainnya, kriminalisasi lawan politik, pembegalan di jalan, dan ketidak adaban dalam ruang publik di media sosial.
Para elit, aktor, dan tokoh politik seharusnya mampu merefleksikan nilai-nilai atau etika politik yang meneladani yang diharapkan berpengaruh positif terhadap pemilu yang jujur, adil, langsung, uumum, bebas, rahasia, free & fair, tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi menjaga keadaban dan keutuhan kebangsaan.Â
Pemilu 2024 merupakan tonggak bangsa untuk take off menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang maju, Indonesia Emas Tahun 2045. Berdemokrasi dan berpolitik yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berpegang pada kaidah hukum, tetapi juga kesadaran dan kepantasan moral yang mengedepankan etika, nilai-nilai Pancasila.
Bangsa Indonesia harus konsisten dalam mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam bentuk rasa malu dan siap mundur ketika dirinya melanggar etika moral dan hukum.
Akademisi diperlukan untuk mengawal demokrasi.
Webinar nasional tersebut menghadirkan pembicara dengan latar belakang senator, pegiat media, perwakilan partai politik, akademisi dan mahasiswa.
