Perubahan nyata yang saya rasakan atas kepemimpinan Ahok

Tahun 2012 lalu anak yang ketiga lahir dengan demikian saya harus memperbaharui kartu keluarga di kantor catatan sipil Jakarta Utara, dan sebelumnya harus mengurus surat pengantar melalui RT dan RW juga kelurahan Kebon Bawang. Sudah menjadi rahasia umum dan mafhum bahwa setiap mengurus apapun pasti ada uang yang harus di keuarkan mulai tingkat RT sampai di catatan sipil.

Sudah tentu uang pasti keluar di RT dan RW dimana kita sulit mendapatkannya surat pengantar karena pak RT juga kerja di siang hari begitu juga pak RW yang ngga bisa di temui di siang hari kecuali di atas jam 9 malam.

Setelah memperoleh surat pengantar itu, tibalah waktunya ke Kelurahan dan di loket itu di layani oleh seorang pengurus kelurahan yang menerima berkas kita dan di suruh menunggu sampai besok pagi.

Besoknya saya datang jam 1 siang seperti di perintahkan kemarin dan memang surat pengantar itu sudah jadi tapi pengurus itu meminta biaya administrasi sebesar Rp. 35.000 dan karena saya tidak bawa uang pas jadi saya kasih uang lima puluh ribu dan saya percaya mereka akan mengembalikan uang sisanya. Saya menunggu depan loket sampe jam 3 sore tapi pengurus itu tidak ada tanda-tanda mau mengembalikan uang kelebihan pembayaran walaupun pengurus itu melihat saya dusuk di depan loket, karena lama menunggu dan saya pikir dia lupa maka saya akhirnya menanyakan uang kembalian itu dan si pengurus bilang tidak ada uang kembaliannya. Akhirnya saya tinggalkan kantor kelurahan Kebon Bawang itu dengan sedikit kesel, memang cuma uang lima belas ribu tapi buat saya itu sama dengan 2 liter beras jadi cukup berharga untuk orang miskin seperti saya karena gaji saya pas UMR.

Di catatan sipil Jakarta Utara untuk mengurus KK di minta uang sebesar lima puluh ribu.

Tapi semua itu berbeda ketika Ahok jadi Gubernur, ketika mengurus apapun semua gratis dan cepat. Dan pernah suatu kali di kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priuk, lurahnya menegur bawahannya ketika melihat banyak orang berjubel di ruang tunggu membuat bawahannya itu sibuk sekali. 

Sekarang ini untuk mengurus apapun baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan serba cepat dan gratis walaupun di tingkat RT dan RW masih harus mengeluarkan biaya administrasi, mungkin karena pak RT dan RW tidak di gaji, jadi yang gaji masyrakatnya.

 

Nah masalahnya seandainya Ahok tidak lagi jadi Gubernur, apakah akan kembali seperti semula? harus mengeluarkan biaya administrasi lagi!