Banyak pihak yang menganalisa berbagai sebab keruwetan sepakbola Indonesia yang berujung dualisme kompetisi ditanah air. Tak jarang beraneka ragam solusipun ditawarkan untuk mengatasinya.
Sementara PSSI saat ini sibuk menawarkan rekonsiliasi kepada klub ISL, walau saat ini rasanya masih akan bertepuk sebelah tangan. Sementara sanksi FIFA membayang jika sampai pertengahan tahun ini masalah dualisme kompetisi ini belum teratasi.
Adalah langkah bijak PSSI dan sayangnya agak terlambat (mungkin terlalu sayang pada klub ISL dan pemainnya) menggugat ijin pertandingan kekepolisian. Langkah ini rasanya paling tepat, tak perlu biaya sewa hotel ataupun transport mendatangi klub ISL dan justru paling manjur apabila berhasil dilakukan sebab :
1. Kepolisian seharusnya hanya memberikan ijin kompetisi kepada PSSI yang sah yang diakui FIFA, AFC, CAS bahkan KONI dan pemerintah dan menolak ijin kompetisi ilegal.
2. Jika ISL dibekukan ijinnya maka akan memudahkan pemain ISL untuk mogok atau mengakiri kontrak tanpa tuntutan klub ISL (yg mungkin ini ketakutan pemain ISL jika mundur) dan bebas menentukan langkah sendiri, saya rasa pemain sudah cerdas dan tahu kondisi terkini mana PSSI yang diakui FIFA bukan VIVA dan AFC bukan PVC.
3. Jika ISL dibekukan ijinnya, pemain pun mundur saya rasa suporter juga akan lebih realistis untuk mendorong klub melakukan rekonsiliasi dgn PSSI
4. Jika poin 1-3 terjadi maka posisi tawar PSSI akan semakin kuat, sehingga smoga KPSI tak akan mengganggu PSSI lagi dan para dedemit perusak itu bisa dikick selamanya dari sepakbola Indonesia.
5. Setelah keruwetan selesai semoga PSSI bisa lebih fokus pd pembinaan usia dini, liga profesional dan Timnas demi mengembalikan kejayaan sepakbola negeri ini.
Sudah saatnya kita mulai menekan polisi cq kapolri agar mereka segera menentukan sikap dan memberi jawaban pd PSSI.
Ketiadaan tekanan CJ (jgn harap dari media mainstream) apalagi Bakrie media, membuat polisi nyaman memberikan ijin kepada ISL.
Mari, drpd mengurusi manuver mabuk KPSI yg tak diakui siapapun, mending kita push Kapolri segera menentukan sikap, agar deadline 15 Juni bisa aman kita lewati.
