Bulan lalu berhembus kabar wacana impor beras satu juta ton untuk cadangan pemerintah dan Bulog. Kabar tersebut datang dari usulan Menteri Koordinator Perekonomian  Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Reaksi publik lantas ramai menolak keras atas wacana tersebut. Bagaimana mungkin dua menteri tersebut memiliki usulan impor sementara data BPS mengatakan bahwa hingga bulan Mei, produksi beras dalam negeri akan surplus. Sementara itu cadangan beras tahun 2018 sebanyak ratusan ribu ton kini menurun kualitas mutunya dan mulai rusak akibat terlalu lama di simpan.
Tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba Bulog mendapat penugasan untuk impor beras dari Menteri tersebut. Suatu hal yang sangat mengganjal dan menarik untuk ditelisik lebih dalam motif dibalik usulan tersebut. Kepentingan apa yang tengah dilancarkan kedua Menteri tersebut? Lembaga pengawas pemerintah sudah seharusnya turut mempertanyakan dan meneliti lebih lanjut persoalan wacana impor ini.
Bersamaan isu ini muncul ke permukaan dan dimuat di banyak media, maka wacana impor menjadi sangat besar beredar di publik. Wacana ini telah mempengaruhi harga Gabah Kering Produksi (GKP) di tingkat petani dan Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan harganya rontok seketika.
Harga gabah yang semula biasanya rata-rata di angka Rp 4.500 - 5.000 menjadi Rp 3.500 - 3.800 per kilogram. Petani harus menelan ludah dalam-dalam mendapati harga gabah yang anjlok di tengah masa panen raya bulan Maret - April.
Wacana impor beras telah mempengaruhi harga psikologis konsumen di tingkat petani dan penggilingan. Meskipun impor hanya untuk cadangan pemerintah dan Bulog, tetapi kata "impor beras" telah berdampak psikologis bagi pasar. Impor identik dengan mendatangkan barang srhingga jumlah barang akan semakin banyak dan berdampak pada penurunan harga. Petani terpaksa melepas gabah dengan harga yang sangat rendah karena membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup dan faktor lain yakni tidak memiliki tempat gudang penyimpanan.
Jika laba petani biasanya mencapai Rp. 10 juta/hektar maka sekarang hanya mendapat laba sekitar Rp. 6,5 juta/hektar. Laba tersebut selama satu musim tanam atau sekitar 4 bulan. Sehingga laba tersebut apabila dibagi menjadi 4 bulan maka petani hanya mendapat Rp. 1,65 juta/bulan untuk lahan 1 hektar. Sementara rata-rata petani di Indonesia hanya menguasai lahan 0,5 ha sehingga hanya membawa pulang Rp. 3,25 juta sekali panen atau Rp 750.000/bulan.
Sungguh sangat menyayat hati, penghasilan petani yang pada kondisi normal saja hanya mendapat Rp 1,25 juta/bulan maka sekarang hanya membawa pulang Rp. 750.000/bulan. Kondisi tersebut jauh dari besaran upah minimum kabupaten, sehingga menggambarkan kesejahteraan petani makin terpuruk.
Wacana impor ini telah menyengsarakan rakyat kecil terutama petani di berbagai daerah. Lamanya tanggapan pemerintah terutama Presiden dalam menyikapi wacana impor ini, telah membuat harga gabah anjlok selama sekitar 2 minggu lebih. Waktu yang sangat lama dan membuat kerugian yang begitu besar bagi petani.
Meskipun pada akhirnya Presiden Jokowi pada akhir Maret lalu telah menegaskan tidak akan mengimpor beras hingga Juni mendatang akan tetapi wacana impor yang dikeluarkan menterinya telah menyengsarakan petani. Presiden Jokowi sikapnya telah benar namun harus ikut juga bertanggungjawab atas apa yang dilakukan menterinya dan sikap beliau yang terlalu lama merespon wacana impor patut disesalkan.
Kesejahteraan petani adalah suatu hal yang utama, maka membuat petani terluka dengan wacana impor yang berdampak buruk sama artinya dengan mengkhianati rakyat. Dan mengkhianati rakyat adalah suatu dosa besar.
