Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Indonesia menerapkan sistem demokrasi untuk pemilihan umum dan kebebasan berpendapat warganya. Dalam sebuah negara, nilai-nilai demokrasi perlu dipahami dan diamalkan. Hampir semua negara menerapkan sistem demokrasi. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan cratein atau cratos bermakna kekuasaan atau kedaulatan.
 Secara bahasa, demokrasi adalah sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi adalah sebuah sistem alternatif yang menjadi tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Hampir semua negara menyatakan sebagai negara yang mengedepankan rakyatnya. Namun, demokrasi bisa berbeda di setiap negara tergantung dari latar belakang sejarah, sosial ekonomi, budaya, dan ideologi.
Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "Demokratia" yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata "Demos" dan "Kratos". Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya
Namun Demokrasi juga sulit dilakukan dalam situasi ketidaksetaraan yang terkonsentrasi di mana mayoritas besar yang miskin berhadapan dengan oligarki kecil yang kaya" (Huntington 1991:66).
Perkembangan demokrasi di Indonesia tercapai sangat menggemberikan, terutama setelah melihat fakta-fakta misalkan pemilu sudah diselenggarakanselama tiga kali dengan tertib dan lancar. Namun demikian, ditengah kenyataan demikian, sebagian pihak mengatakan, demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami kemujudan. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.
Demikian yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Moh. Mahfud MD dalam acara sosialisasi pendidikan politik masyarakat bertemakan "Capaian dan Catatan tentang Demokrasi dan Pemilu Sebagai Agenda Reformasi", yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Padang, di Gedung Pertemuan Kubung 13, Jumat (08/02) pagi. "Harus diakui, ternyata demokrasi kita juga masih banyak persoalan, dimana masyarakat sipil terus bertumbuh, tetapi tidak diiringi tumbuhnya ketertiban sosial," tegas mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur ini.
Timbulnya problem demorkasi dan pemilu di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kesalahan konsptual-paradigmatik dan pengaturan normatifnya, melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasarinya," jelas Mahfud panjang lebar. Untuk menangani masalah ketidakseimbangan antara demokrasi dan hukum tersebut, lanjutnya, hanya dapat diselesaikan dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi, dalam arti perekrutan politik agar bersih dari politik transaksional dan saling sandera. Disinilah, dituntut kesadaran partai politik sebagai wadah perekrutan pimpinan politik untuk melakukan perekrutan dengan penuh tanggaung jawab dan menjunjung tinggi integritas moral.
Selama ini, demokrasi dipahami sebagai kehadiran tujuh institusi yang harus ada, di antaranya: pejabat terpilih, pemilihan umum yang bebas dan adil, hak pilih inklusif, hak untuk mencalonkan diri, kebebasan berekspresi, informasi alternatif, dan otonomi asosiasi (Dahl 1989:221). Penjelasan mengenai demokrasi prosedural tersebut memungkinkan orang-orang yang bisa terlibat di dalamnya berasal dari kelompok tertentu. Mengenai inequality akses ke dalam demokrasi prosedural tersebut, Gill (2006) berkata, "Orang miskin, yang benar-benar disibukkan dengan tugas bertahan hidup, tidak menjadi anggota masyarakat sipil atau warga negara, meskipun secara formal mereka menikmati keanggotaan di kedua bidang tersebut".
