Pemerintah Indonesia Harus Belajar Banyak dari Layanan "Santo Suruh"

 Hari ini, kita menemukan fenomena kacau di negeri ini. Kita menyaksikan dengan seksama, publik dan pemerintah bertengkar hebat karena kebijakan pemerintah. 

Pemerintah Indonesia hari ini, seluruh oknum pemerintah yang berbuat zalim kepada rakyat nya menunjukkan kualitas buruk dari diri mereka. Bahwa, Indonesia di pimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten.

 Memang sejak dari dulu. Indonesia di pimpin oleh mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan di bidang nya. Jika di tanyakan siapa contohnya, silahkan cek sendiri. Tetapi sebagai kisi-kisi, kebanyakan pemerintah kita di huni oleh mereka yang bukan di bidangnya. Sehingga ketika mereka mendapatkan permasalahan dan membuat kebijakan, mereka sulit melakukan nya. Yah benar, salah satu alasannya ialah itu bukan bidang mereka. Namun berkaitan dengan kekuasaan, jelas menghasilkan kepentingan yang notabene nya keuntungan. Jelas akan tergiur untuk masuk di dalam nya.

 Akan tetapi, satu hal yang membuat masyarakat Indonesia geram hari-hari ini. Pemerintah yang memang tidak memiliki kompeten dalam bidang kekuasaannya. Malah membuat masalah publik dengan membuat kebijakan yang merugikan publik. Salah satunya ialah UU cipta kerja yang lebih memihak kepada investor asing. Padahal, Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana kedaulatan dan kepentingan tertinggi ada di tangan rakyat. Ini malahan, kepentingan untung diri yang di dahulukan. 

Dasar....

 Bagaimana oknum penguasa kita sudah tidak memiliki bakat memimpin, malah membuat kebijakan tidak menguntungkan publik, dan buruknya Membudidayakan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di pemerintahan. Sehingga apa, Indonesia hari ini darurat kepercayaan terhadap pemerintah. Sebab rakyat di berikan kebebasan berdemo, namun tetap tidak di dengarkan. 

Nyatanya. 

"Kita lebih banyak bersistem Demokrasi pancasila tekstual teoritis daripada pengamalan nya".

 Sehingga, yang perlu dibenahi salah satunya ialah pemimpin. Seorang pemimpin yang benar-benar peduli terhadap rakyat.

Memang sulit, karena kekuasaan adalah soal kepentingan dalam keuntungan: dimana sifat manusia terhadap kepentingan tidak lepas untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.