Mohon tunggu...
WAHYU TRISNO AJI
WAHYU TRISNO AJI Mohon Tunggu... Mahasiswa - Selamat datang. Dalam pemikiran sebebas mungkin dalam ruang prespektif bahasa. Yang dimana sejalan dengan rasio dan empirik yang kritik. Mari berkontribusi untuk mengkonstruksi paradigma berfikir menjadi lebih ambivelensi terhadap kehidupan yang penuh jawaban yang bercabang

Selalu sehat para kaum berfikir

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Analisis Deontologi: Dari Subjek Politik hingga Imperatif Kategoris

18 Agustus 2022   21:20 Diperbarui: 18 Agustus 2022   21:26 479
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Etika politik dalam deontologi akan mengarahkan manusia ke jalan yang memang kaku, tetapi kekakuan itu membuat seorang yang berpolitik bisa tersadar akan kewajiban. Bukan kepentingan kepentingan yang selalu diagungkan dalam politik. Baik buruk bukan penilaian dalam hasil, tetapi seseorang harus mampu tersadar dan bertindak sesuai yang harus dilakukan sesuai dengan hukum moralitas universal didalam perpolitikan itu sendiri. 

Kemudian etika deontologi hadir pula memberikan penjelasan yang cukup kompherensif pada kewajiban yang seharusnya dilakukan. Imperatif kategoris adalah hukum yang dimana tindakan tersebut harus tanpa syarat. Tidak ada alasan yang membuat para penguasa harus berbohong dengan alasan apapun. 

Jika hasil dari kejujuran ialah buruk. Maka keburukan tidak akan mempengaruhi moralitas. Sebab penilaian moralitas seseorang hanya dianggap bermoral jika melakukan kewajiban dengan niat yang baik, kehendak baik tanpa peduli upah, kepentingan maupun hati nurani. 

Jika politikus atau pemimpin maupun warga negara tidak mampu melakukan kewajiban seharusnya dilakukan, maka jangan sampai melakukan tindakan tidak bermoral. Seperti halnya mencuri, membunuh, berdusta dan lainnya. 

Jika tindakan politik tidak memberlakulan hukum universal, tetapi tindakan tersebut masih tergolong baik dan tidak merugikan orang lain. Maka pastinya itu akan dianggap baik, tetapi tidak dengan bermoral jika kacamata tersebut dalam etika deontologi. 

Pastinya tidak ada paksaan untuk melakukan kewajiban, dalam politik seseorang harus melakukan kewajiban itu sendiri tanpa paksaan, jika ada paksaan melakukan tindakan, dan hal tersebut dilakukan. 

Maka itu bukan dikategorikan bermoralitas. Sebab sudah melanggar hukum univeral yang dimana pemaksaan dilakukan sehingga tindakan tersebut bukan murni karena kewajiban, tetapi ada dorongan eksternal yang membuat tindakan tersebut dilakukan. 

Memang akan menjadi cukup panjang untuk menemukan mana yang lebih benar dalam berpolitik, sebab ada berbagai varian macam politik yang di terapkan. Tidak mudah untuk mengangap hal itu paling benar, sebab kekurangan dari setiap kebenaran selalu dilengkapi oleh bagian politik yang lain. 

Etika hadir dalam politik bukan sebagai menunjukan kebenaran. Melainkan memberikan sebuah panduan bagaimana harus bertindak dan bagaimana seharusnya para politikus membuat keputusan. Politik subtansi mengenai kekuasaan, pastinya setiap tempat, bangsa dan negara memiliki sistem tersendiri untuk mengatur negara nya.

Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang peduli akan warga negaranya, jauh dari itu semua pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin itu Sendiri. 

Pastinya penguasa seperti ini sukar sukar untuk ditemukan, atau malah tidak ada, tetapi pemimpin akan bisa mendekati kriteria tersebut jika mereka bermoral, caranya ialah penguasa tersebut menjalankan semua tugas-tugasnya karena murni kewajibannya, bukan karena ingin dipuji oleh rakyatnya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun