Pemilu Gagal, Indonesia Semakin Mengalami Distorsi Nilai Demokrasi

JAKARTA: Koordinator Indonesian Democration Reform Institute atau INDEI, Wahada Mony menilai, Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 kali ini merupakan Pemilu terburuk karena tidak memenuhi standar konstitusional demokrasi sepanjang proses pemilu ke pemilu di Indonesia. Hal ini ditandai dengan buruknya kinerja lembaga penyelenggara pemilu baik oleh KPU maupun Bawaslu di level pusat hingga ke daerah. Kejahatan pemilu hampir merata disemua daerah. Ini bukti demokrasi di negeri ini telah mengalami pergeseran nilai demokrasi hingga ke titik akut.

Menurutnya, kiblat demokrasi telah terhempas dari misi untuk membenahi kualitas demokrasi yang sebelumnya di nilai gagal, upaya memperbaiki sistem demokrasi yang lebih baik kedepan. Bahkan secara normatif, UU Pemilu di Indonesia telah menunjukkan suatu pijakan yang ideal dalam proses berdemokrasi. Akan tetapi, secara tekhnis potensi “kejahatan pemilu” yang terjadi saat ini memberi efeck pemilu menjadi gagal bahkan demokrasi mengalami degradasi nilai politik yang amat tajam dan absurd.

“Model demokrasi yang terjadi saat ini karena akibat cacat kepemimpinan lembaga penyelenggara pemilu yang tiran, kepentingan politik telah mengebiri hak independensi dan asas penyelenggara pemilu”, ungkap Mony lagi.

Fungsionaris PB HMI periode 2013-2015 ini juga mengatakan, kejahatan pemilu yang menodai nilai demokrasi dan paling amatir adalah kejahatan manipulasi suara. Kejahatan politik seperti ini sangat berakibat fatal dan cukup menyebabkan parpol maupun caleg kehilangan kursi di parlemen. Ironisnya, kondisinya didramatisir oleh perilaku penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Upaya untuk mencitrakan diri sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan terbatas tidak mengundang simpati, justru malah mendatangkan antipati dan kecaman dari rakyat. Maka Pemilu hanya menjadi obyek pemalsuan demokrasi oleh badan penyelenggara pemilu ini.

“Saya kira KPU dan Bawaslu tidak kredibel dan tidak punya itikad baik untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan profesional. Kejahatan politik yang di mainkan adalah cara kolot yang yang pandai memalsukan demokrasi rakyat. Ini adalah kejahatan politik yang amat luar biasa”, kritik aktifis HMI ini.

Jika demokrasi bangsa ini di jalani oleh para pemimpin “mafia politik” baik elite politik maupun lembaga penyelenggara pemilu. Maka asumsinya  idealisme untuk menyejahterakan rakyat di negara ini akan semakin sulit dan terkubur. Karena pergeseran nilai demokrasi telah merubah mainstream dan cara kerja pemimpin semakin otoriter dan mengarah kepada arah yang tak beraturan (laisez faire) hingga berakhir ke pendulum distorsi demokrasi.

Mony menyarankan, sebaiknya Indonesia mulai saat ini butuh terapi politik dengan menyadarkan para pemimpin untuk segera berbenah dan mencari solusi demokrasi yang alternatif dan ideal. Jika kondisi pemilu bangsa kita dibiarkan tergerus dan masih di kelola oleh kelompok tiran atau para mafia politik. Maka upaya untuk menciptakan demokrasi substantif yang bebas, rahasia, jujur dan adil akan menjadi stempel belaka. Justru kejahatan Pemilu akan semakin memvirus dan mengancam pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.