Bayar Parkir dengan QRIS: Solusi Modern atau Beban Baru bagi Pengendara di Bandung?

Bandung kini mulai melakukan uji coba sistem pembayaran digital QRIS di beberapa area parkir. Inisiatif ini diharapkan mempermudah pengendara dengan menyediakan opsi pembayaran nontunai, sekaligus mendukung gerakan cashless society. Namun, bagaimana reaksi pengendara dan petugas di lapangan terhadap perubahan ini?

Salah satu lokasi yang telah menerapkan QRIS adalah area parkir di Jl. Dr. Ir. Sukarno. Di sini, petugas parkir Bapak Yaya mengelola tempat parkir yang melayani 9 mobil dan 5 motor rata-rata setiap harinya. Tarif parkir untuk motor adalah Rp3.000 per jam, sementara mobil dikenakan Rp5.000 per jam. Meski QRIS sudah tersedia, banyak pengendara masih lebih memilih membayar langsung secara tunai. "Kadang-kadang mereka merasa tarifnya mahal, jadi mereka bayar seikhlasnya," ujar Bapak Yaya.

Sistem pembayaran menggunakan QRIS menawarkan banyak keuntungan, baik dari segi kenyamanan maupun transparansi. Dengan QRIS, pengendara cukup memindai kode QR menggunakan ponsel mereka, dan pembayaran bisa langsung dilakukan tanpa perlu repot membawa uang tunai. Selain itu, sistem ini dapat membantu pemerintah memantau pendapatan dari parkir dengan lebih mudah dan akurat, mengurangi potensi kebocoran yang sering terjadi dalam sistem tunai.

Namun, penerapan QRIS tidak tanpa tantangan. Selain resistensi dari sebagian pengendara yang masih lebih nyaman menggunakan uang tunai, keterbatasan sosialisasi dan infrastruktur juga menjadi kendala. Tidak semua orang familiar dengan cara penggunaan QRIS, dan jaringan internet yang dibutuhkan untuk memindai kode terkadang tidak tersedia atau tidak stabil.

Sumber gambar: Dokumentasi Pribadi

Sejauh ini, QRIS baru diterapkan di beberapa titik di Bandung, seperti di Jalan ABC, Jalan Banceuy, Jalan Cikapundung, dan Jalan Dr. Ir. Sukarno. Menurut Bapak Yaya, penyebarannya masih bertahap, dan belum semua titik parkir di kota ini menggunakan sistem tersebut. Keberhasilan penerapan QRIS di lapangan sangat bergantung pada edukasi yang tepat kepada pengendara, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung, seperti akses internet yang memadai.

QRIS juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan sistem digital, setiap transaksi parkir akan tercatat secara real-time, sehingga pemerintah dapat memonitor penerimaan dengan lebih transparan. Di sisi lain, QRIS juga berpotensi meningkatkan retribusi parkir yang sering kali terlewatkan dalam sistem pembayaran tunai.

Sumber gambar: Dokumentasi Pribadi

Meskipun begitu, tantangan tetap ada. Selain resistensi dari sebagian masyarakat, penyesuaian terhadap tarif juga perlu diperhatikan agar tidak membebani pengendara. Beberapa pengguna merasa tarif parkir saat ini sudah cukup mahal, terutama jika mereka hanya parkir dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun QRIS memudahkan proses pembayaran, penerimaan dari masyarakat masih perlu waktu untuk berkembang.

Di masa depan, jika penerapan QRIS di sektor parkir terus dioptimalkan, Bandung bisa menjadi percontohan dalam digitalisasi parkir. Penerapan sistem ini tidak hanya berpotensi memudahkan pengendara, tetapi juga memperkuat ekonomi kota melalui pengelolaan parkir yang lebih efisien dan transparan. Dengan sosialisasi yang lebih luas dan peningkatan infrastruktur, QRIS bisa menjadi solusi modern untuk masalah parkir di perkotaan.