Strategi Politik Calon Petahana PM Inggris

Parlemen Inggris (Westminster) adalah sebuah Legislative Assembly yang memegang kekuasaan tertinggi di Inggris, dan terdiri dari tiga elemen, yaitu Monarki, House of Commons dan House of Lords yang merupakan tiga lembaga yang terpisah satu sama lain tetapi merupakan suatu Supreme Legislative Authority. Dalam sistem pemerintahan Inggris parlemen memiliki masa jabatan selam lima tahun, Inggris akan memasuki tahun kelima dan terakhir masa jabatan parlemen saat ini. Dalam 70 tahun terakhir, hanya parlemen yang mempunyai masa jabatan lima tahun. Tiga di antaranya berakhir dengan pergantian partai yang berkuasa.

Rishi Sunak adalah Perdana Menteri inggris yang sekarang, yang ditunjuk langsung oleh Raja Inggris. Pada awal pengangkatan Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Liz Truss banyak menuai kontroversi karena Rishi merupakan keturunan dari kalangan kulit berwarna pertama yang memegang jabatan tersebut, masyarakat menilai bahwa Rishi adalah seorang Imigran dan tidak pantas menjadi Perdana Menteri di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Tidak ahanya itu pada saat Covid19 yang lalu Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak kembali terlibat skandal. Setelah sebelumnya kepala pemerintahan berdarah India itu terseret penyaluran anggaran pemerintah ke yayasan milik istrinya, kali ini ia disebut-sebut "membiarkan warga Inggris yang terkenal Covid untuk meninggal.

Demi mendapatkan kembali dukungan parlemen dan suara rakyat Inggris Sunak menerapkan taktik lewat AI. Perdana Menteri Inggris itu ingin menjadikan teknologi Artificial Intelegence (AI) sebagai legasinya. Hasrat PM Inggris juga tersebut ingin menjadikan Inggris sebagai tuan rumah penyelengara forum AI pertama di dunia. Sunak juga tampaknya memanfaatkan dengan baik pangung forum internasional untuk membahas terkait peraturan AI. Termasuk melalui G7 dan pertemuan Uni Eropa serta Amerika Serikat. Dengan strategi tersebut Sunak mengeklaim bahwa telah memperbaiki kedudukan diplomatik Inggris, Ia menilai telah memperbaiki keadaan ekomomi Inggris kearah yang baik yang sebelumnya mengalami  banyak masalah dipemerintahan Boris John dan Liz Truss yang mundur dari jamabatanya sebagai PM Inggris setelah menjabat selama enam minggu . Kedua pemimpin ini dinilai tidak mampu untuk  meyelesaikan masalah ekonomi yang telah di hadapi negara itu akibat adanya infasi Rusia ke Ukraina yang berakibat pada kekacauan yang berujung pada inflasi yang dihadapi negara sejak 45  tahun terakhir.  

Demi menjaga reputasinya di parlemen Sunak juga berencana akan  mengesahkan beberapa Undang-Undang sebelum pemilu. Undang-Undang tersebut di antaranya adalah Pemerintah Inggris berencana untuk memperkenalkan lima undang-undang yang dimaksudkan untuk memperberat hukuman dan mencegah kejahatan. Langkah yang diambil Sunak ini merupakan tanda bahwa Partai Konservatif yang saat ini memimpin pemerintahan berharap menjadikan hal ini sebagai isu utama pemilu. Pemerintah juga berencana membentuk regulator sepak bola independen, yang akan bertanggung jawab mengawasi pemilik klub dan sumber daya keuangan mereka. Legislasi baru ini akan mengharuskan pemilik untuk memastikan para penggemar dikonsultasikan mengenai perubahan lencana klub, nama, dan warna kaos. Regulator akan memiliki wewenang untuk menghentikan klub-klub bergabung dengan liga-liga yang memisahkan diri, setelah enam klub Inggris berusaha pada 2021 untuk bergabung dengan Liga Super Eropa yang baru.

Strategi Perdana Menteri Rishi Sunak untuk mempertahankan dukungan parlemen demi memenangkan Pemilu ternyata tidak mudah Boris Jhon mantan PM Inggris siap maju dan mecalonkan dirinya untuk pemilu Parlemen 2024 mendatang. Boris mencalonkan dirinya ke partai Koserfatif untuk maju di pemilihan Parlemen untuk daerah perwakilan Uxbridge dan South Ruislip. Boris bukalah pemain baru dalam politik Inggris, ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri.  yang dikenal sebagai PM kontrofersial hingga berujung pada pemberhentian dari jabatanya karena skandal pada masa pemerintahanya, langkah berani yang paling dikenal pada masa PM Boris adalah dengan kampanyenya untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa, dan berhasil meyakinkan Parlemen untuk mendukung keputusanya tersebut yang sebelumnya seruan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa tersebut telah ada pada masa PM Theresa May, namun sayang PM Theresa tidak mampu meyakinkan Parlemen Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Usai tiga kali proposal Brexit yang diajukanya ditolak oleh parlemen Inggris Theresa memilih mengundurkan diri. Kondisi ini telah membuat Inggris terbelah dan melemah hingga dititik terlemah dalam tiga tahun krisis politik yang melilit Inggris atas persisnya pasca-referendum Brexit.

Secara resmi Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020, dibawa Perdana Menteri Johnson, namun dalam waktu singkat ia dihadapkan pada tantangan baru, memimpin Inggris respons terhadap pandemi global COVID-19. Status Johnson sebagai pemimpin Konservatif menjadi lemah setelah skandal “Parygate”,  yang melibatkan pertemuan sosial yang dihadiri oleh Johnson dan stafnya yang melanggar pembatasan kesehatan masyarakat terkait pandemi . Meskipun mosi tidak percaya tidak diberikan, Johnson terpaksa mengundurkan diri pada tanggal 7 Juli ketika pengingkarannya mengenai kesadarannya akan tuduhan pelecehan seksual terhadap pejabat senior Partai Konservatif menghancurkan dukungannya yang sudah rapuh. di dalam partai. Pada bulan September ia digantikan sebagai pemimpin partai oleh Menteri Luar Negeri Liz Truss,   yang dipilih melalui pemungutan suara oleh anggota partai dibandingkan kandidat terakhir lainnya, mantan kanselir Menteri Keuangan Resi Sunak . Setelah rencana ekonomi yang diusulkannya membuat pasar keuangan panik, Truss terpaksa mengundurkan diri sebagai pemimpin partai pada bulan Oktober setelah hanya sekitar enam minggu menjabat. Dia digantikan oleh Sunak.

PM Sunak telah menetapkan Pemilu akan di adakan 2024 yang setahun lebih cepat dari yang seharusnya yaitu 2025, Pada tahun 2011, undang-undang disahkan yang menghilangkan kewenangan PM untuk memilih tanggal pemilu, dan malah memberikan kendali kepada House of Commons.

Berdasarkan aturan tersebut, pemilu dini sebelum masa jabatan lima tahun berakhir hanya dapat diadakan dalam kondisi tertentu, misalnya jika dua pertiga anggota parlemen menyetujuinya. Namun, setelah memenangkan pemilu 2019, Partai Konservatif memperkenalkan undang-undang baru yang disebut Undang-Undang Pembubaran dan Pemanggilan Parlemen 2022. Hal ini mengembalikan kekuasaan PM untuk mengadakan pemilu pada waktu yang mereka pilih, kapan saja dalam periode lima tahun. Yang menarik dari Pemilu Raya Negeri Ratu Elizabeth tersebut adalah dimana pemilu akan selalu di adakan pada hari kamis. Budaya pemilihan umum tersebut telah ada sejak sejak tahun 1931. Hal ini diperkirakan akan mendorong lebih banyak orang untuk memilih. Karena jika pemilihan diadakan pada hari Jumat akan menghasilkan jumlah pemilih yang lebih sedikit karena keinginan masyarakat untuk memulai akhir pekan mereka. Hari Sabtu dan Minggu diyakini tidak diikutsertakan mengingat perlunya membayar ekstra bagi petugas pemungutan suara (biasanya pegawai dewan lokal) untuk bekerja di akhir pekan.