Wacana Kebijakan ERP di Jakarta dan Praktiknya di Singapura dan Stockholm

Sejumlah Langkah Strategis

Uji coba pada sejumlah kawasan akan dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut. Uji coba ini perlu disiapkan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, sebab akan menjadi gambaran implementasi ERP yang masih sangat baru di Jakarta. 

Survei kesediaan membayar (willingness to pay) sebaiknya juga dilakukan kembali pada saat uji coba berlangsung. 

Langkah pemerintah untuk menuntaskan terlebih dahulu landasan hukum ERP, yaitu Perda juga menjadi langkah yang tepat. Perda berikut peraturan turunannya berupa Peraturan Gubernur, hingga proses bisnis yang akan diterapkan, akan menjadi acuan bersama kebijakan ERP. 

Dalam prosesnya nanti, pemerintah perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengenai kesiapan kebijakan ERP. Misalnya saja, terkait dengan ketersediaan dan kualitas transportasi publik yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan di kawasan ERP, juga manajeman parkirnya.

Bagaimanapun, kemacetan juga disebabkan semakin banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Upaya berkelanjutan, untuk menyediakan transportasi publik yang memadai dan terintegrasi perlu terus dilakukan. 

Penerapan ERP juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengendara untuk berganti ke transportasi publik. Untuk mendukung hal itu, manajemen parkir yang aman dan nyaman, khususnya di sekitar kawasan ERP perlu disiapkan dengan matang.

Sosialisasi ERP juga perlu diprioritaskan. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengenalkan kebijakan ERP melalui situs-situs web dan media sosial milik pemerintah. 

Sebagaimana dilakukan oleh pemerintah kota Stockholm, adanya sosialisasi kebijakan ERP yang efektif akan mendorong masyarakat untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.