[caption id="attachment_211498" align="aligncenter" width="584" caption="Foto : Bintang Papua"][/caption]
Implementasi dari kekhususan Papua yang sudah lebih sepuluh 10 tahun menjalankan sistem Otonomi Khusus (Otsus), pada Kamis, (11/10/2012) di Lapangan Skyline Kotaraja, Distrik Jayapura Selatan sejumlah Raja dari Papua memproklamasikan keberadaan mereka sebagai Pemimpin di Tanah Papua. Kepemimpinan yang dideklarasikan itu bukan kepemimpinan dalam arti politik, tetapi kepemimpinan adat dan budaya. Karenanya, ritual proklamasi itu dilakukan dengan ritual adat, ditandai pembicaraan singkat dalam rumah adat dan api adat.
Pengukuhan atas Raja Tanah Papua yang terpilih, yaitu Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiranditandai dengan “pembaptisan” dengan air adat oleh raja-raja yang hadir, yakni Emanuel Koyari dan Korano Mambaisyen Wanijan (Raja dari Teluk Saireri), dan Christian Mehuze selaku keturunan putri raja dari Selatan.
Dalam waktu dekat, Raja Alex Membri dan sejumlah raja akan keliling ke daerah-daerah untuk mengukuhkan raja-raja di daerah-daerah. Dalam daftar kerjaan di Bumi Nusantara, untuk wilayah Papua tedapat sedikitnya 10 kerajaan yang tersebut di berbagai wilayah. Di wilayah Timur Papua terdapat kerajaan Patipi, Rumbati, Sekar, Wertuar, dan Fatagar. Di wilayah Barat terdapat Kerajaan Waigama di Pulai Misool, kerajaan Lilinta, dan Kerajaan Waigeo di Raja Ampat. Sedangkandi wilayah utara Papua terdapat Kerajaan Mapia di Pulau Mapia.
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kerajaan_yang_pernah_ada_di_Nusantara
Tanggapan Forkorus
Terkait deklarasi para raja tersebut ditanggapi dingin oleh Forkorus Yaboisembut yang setahun lalu melalui sebuah forum yang mereka sebut Konferensi Rakyat Papua III telah ditetapkan sebagai ‘Presiden’ negara federal republik Papua Barat.
Forkorus yang kini sedang mendekam di LP Abepura lantara divonis maker itu menegaskan bahwa sistem kerajaan di Papua hanya ada di Sorong dan Raja Ampat. Sedangkan di daerah lainnyahanya ada Ondoafi, kepala-kepala suku, Mambri, dan selanjutnya sesuai dengan sebutan adat istiadat daerah masing-masing. http://www.bintangpapua.com/headline/27653-forkorus-nilai-pembentukan-raja-raja-bagian-dari-praktek-adu-domba
Forkorus khawatir, jika sistem kerajaan ini berjalan, maka ‘negara’ Papua barat yang telah dideklarasikannya menjadi tak bernilai lagi, padahal ia dan para pengikutnya sudah mengorbankan segala-galanya demi (termasuk kebebasan hidup mereka) demi mempertahankan ‘negara’ yang mereka bentuk itu.
“Kami tetap melihat mereka sebagai bagian dari kami, tapi apa yang mereka perbuat, itu tidak akan mempengaruhi sikap kami,” ujar Pdt. Ketty Yabansabra mengutip pernyataan Forkorus.
Draf Perdasus
Selain akan mensosialisasikan deklarasi kepemimpinan para Raja, Raja Alex Membri dan para deklarator juga sudah menyiapkan draf Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang sistem pemerintahan raja di Tanah Papua. Draf itu akan diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang selanjutnya digodok dan diserahkan ke DPRP untuk disahkan menjadi Perdasus.
Kelembagaan para raja yang sedang disiapkan itu bernama Kerajaan Papua Barat New Guene/Malanesia (KPBNG/M). Struktur kepemimpinan para raja disesuaikan dengan struktur sosial yang ada di Tanah Papua. Di tingkat kampung, dan distrik para raja mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Kepala kampong dan kepala distrik. Di tingkat kabupaten/kota para raja berwenang mengawasi dan melindungi pada Bupati dan walikota. Di tingkat provinsi para raja mempunyai hak dan kewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap gubernur. Sedangkan di tingkat pusat, untuk melindungi presiden dan menteri-menteri.
Menurut Raja Alex Memberi, pembentukan kelembagaan para Raja ini bukan untuk merampas dan bukan melawan kekuasaan pemerintah, tetapi untuk bersinergi dengan pemerintah serta demi membangun Tanah Papua bagi kesejahteraan lahir dan batinmasyarakat Papua.
“Jadi ini bukan Negara tapi bentuk kerajaan yang namanya Pembentukan Raja ini juga merupakan amanat dari UU No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus,” tegasnya.
Mengutuk OPM dan Gerakan Kemerdekaan
Demi kesejahteraan masyarakat Papua itulah, Raja Alez Membri mengajak semua suku-suku yang ada di Tanah papua termasuk TPN OPM untuk bergabung membangun Papua. Dirinya meminta anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar segera meninggalkan hutan, karena tindakan ituadalahtindakan sesat yang merugikan diri sendiri. Bendera Bintang Kejora (BK), harus segera dilenyapkan dari Tanah Papua.
Menurutnya, corak dalam bendera Bintang Kejora merupakan 7 kunci maut yang diberikan Iblis yang menyebabkan banyak orang Papua meninggal.
“Masalah Papua sudah selesai, tidak ada merdeka, kalau ada perjuangan kemerdekaan cangkokan, maka mereka itu jelas akan dikutuk,” tandas Raja Alex.
